LANGGUR – persbhayangkara.id MALUKU
Kabar mengejutkan menimpa 190 Ohoi atau Desa di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra). Alokasi Dana Desa untuk tahun anggaran 2026 resmi dipangkas hingga 58 persen. Anggaran yang semula diproyeksikan sebesar Rp121,6 miliar, kini terkoreksi tajam menjadi hanya Rp52,1 miliar.
Kondisi tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, saat membacakan sambutan tertulis Bupati Muhammad Thaher Hanubun dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kei Kecil di Balai Ohoi Langgur, Senin (2/3/2026).
Penurunan drastis ini merupakan konsekuensi dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa yang disahkan pada 9 Februari lalu. Aturan baru tersebut menyebabkan alokasi dana ke wilayah Maluku Tenggara anjlok lebih dari setengahnya.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bergerak cepat dengan menyiapkan skema pendampingan melalui APBD. Total dana yang mengalir ke ohoi tahun ini diupayakan mencapai Rp94,3 miliar. Jumlah tersebut mencakup Alokasi Dana Ohoi (ADO) sebesar Rp38,2 miliar, bagi hasil pajak dan retribusi senilai Rp2,8 miliar, serta dukungan BPJS untuk perangkat ohoi sebesar Rp1,2 miliar.
“Dana boleh saja berkurang, tetapi tekad jangan pernah goyah. Kita kekurangan uang, tetapi tidak boleh kekurangan semangat. Kita kekurangan anggaran, tetapi tidak boleh kekurangan akal,” tegas Bupati dalam sambutan tertulisnya di hadapan para tokoh adat, agama, dan perangkat ohoi.
Menyikapi defisit anggaran ini, Bupati Thaher Hanubun memberikan tiga penekanan penting agar pembangunan di tingkat desa tetap berjalan efektif.
Pertama, pengelolaan dana harus jujur dan tepat sasaran. Setiap rupiah wajib memberikan dampak nyata bagi masyarakat ketimbang sekadar kegiatan seremonial.
Kedua, ohoi diminta mulai membangun sumber pendapatan mandiri. Ketergantungan pada anggaran pusat harus dikurangi dengan memperkuat retribusi lokal dan mendorong kemandirian kelompok tani, nelayan, serta pelaku UMKM.
Ketiga, keberanian dalam menentukan prioritas. Bupati meminta para pemangku kepentingan untuk memilih program yang paling mendesak dan berdampak luas bagi publik. Keberanian memilih prioritas disebutnya sebagai tanda kedewasaan dalam bermusyawarah.
Bupati juga menyoroti posisi strategis Kecamatan Kei Kecil sebagai tulang punggung ekonomi Maluku Tenggara. Sektor perikanan, rumput laut, dan kuliner khas merupakan kekuatan utama yang harus terus dipacu secara kreatif.
Beliau mengajak generasi muda untuk aktif mempromosikan potensi lokal melalui teknologi informasi. Menurutnya, satu ide kreatif atau promosi melalui video pendek bisa mengubah nasib sebuah ohoi dengan mendatangkan wisatawan.
Menutup arahannya, Bupati kembali mengingatkan bahwa kemajuan daerah harus dimulai dari Desa. Beliau berharap Musrenbang kali ini bukan sekadar ajang menyusun daftar keinginan, melainkan momentum untuk menentukan arah pembangunan yang realistis dan mandiri demi kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara.
Published : Buyung B
