Senin, 30 September 2019. 11.36 WIB
JAKARTA -persbhayangkara.id DKI
Kembali masa mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat akan berunjuk rasa di depan gerbang utama Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019).
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, menyatakan, sebanyak 20.500 aparat gabungan yang terdiri dari unsur TNI dan Polri disiagakan untuk mengamankan dan mengantisipasi kerusuhan pada unjuk rasa hari ini.
“20.500 personel gabungan disiagakan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, kepada wartawan, Senin (30/9/2019).
Berdasarkan pantauan dari awak media dan persbhayangkara, kepolisian telah menutup sejumlah ruas jalan yang menuju kawasan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Sejumlah kendaraan taktis jenis barikade, barracuda dan water cannon sudah terparkir di halaman gedung MPR/DPR. Terlihat banyak sekali aparat kepolisian dan TNI telah berjaga di sekitar kawasan kantor parlemen.
Ribuan orang mahasiswa diprediksi kembali memenuhi Jalan Jenderal Gatot Subroto, tepatnya di depan gerbang utama Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, hari ini. Dari informasi yang redaksi dapatkan, sejumlah aliansi yang akan berkumpul di sana antara lain Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) yang terdiri dari mahasiswa Universitas Trisakti, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Bung Karno, Universitas Negeri Jakarta dan Institut Kesenian Jakarta, Universitas Azsahra, dan bersama kelompok masyarakat dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Komnas Perempuan.
Aksi demonstrasi hari ini bertepatan dengan rapat paripurna terakhir anggota DPR RI periode 2014-2019. Massa demonstran masih mengusung sejumlah tuntutan yang sudah berkali-kali mereka sampaikan ke DPR RI dan pemerintah, lewat dialog maupun aksi massa. Yaitu, tuntutan kepada Presiden untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang UU KPK, membatalkan Pimpinan KPK periode 2019-2023 yang terpilih lewat uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI beberapa pekan lalu, menolak semua RUU bermasalah, pengusutan tuntas kasus-kasus pelanggaran berat HAM di masa lalu, menuntut pembebasan semua mahasiswa yang ditahan kepolisian ketika aksi massa sepekan terakhir di berbagai daerah, dan menuntut presiden menyusun kabinet pemerintahan 2019-2024 secara objektif.
(JMart/Jun)
Leave a Reply
