Rabu, 06 November 2019
08.26 WIB
JAKARTA – PERSBHAYANGKARA.ID
Anggaran janggal di platform rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun Anggaran 2020 seharusnya tidak perlu terjadi lantaran bisa dilihat langsung di laman website apbd.jakarta.go.id.
Juru bicara DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest mengatakan platform tersebut sudah dibentuk oleh Pemprov DKI dan tentunya harus mencakup substansi tahapan penganggaran agar publik dapat mengetahuinya.
“Jadi portalnya sudah ada, tinggal diisi saja dengan substansi sebenarnya, cuma permasalahannya adalah platformnya ada tapi isinya nggak ada,” ujar Rian Ernest di kantor Populi Center, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (6/11/2019).
Padahal, kata Rian, di era gubernur sebelumnya rancangan KUA-PPAS dipublikasikan melalui website tersebut. Sehingga lebih transparan dan masyarakat dapat menilainya sendiri.
“Kalau penganggaran ke belakang ada lumayan rinci, tapi entah mengapa mulai 2020 ini kenapa kok jadi tidak ada yang diunggah sama sekali,” ucap Ernest.
Rancangan penganggaran tersebut sempat diunggah, namun kemudian ditutup lagi. Hal ini tentu membuat masyarakat bertanya-tanya dan dikhawatirkan terjadi pemborosan anggaran.
“Jadi kayak kucing-kucingan. Kami saja yang fraksi resmi saja main kucing-kucingan, apalagi masyarakat sipil di luarnya sana, makanya ini jadi tanya tanya besar,” imbuhnya.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI dari PSI, William Aditya Sarana menemukan beberapa kejanggalan dalam KUA-PPAS yang sempat diunggah ke laman daring itu. Seperti pengadaan lem Aibon senilai Rp 82,8 Miliar.
(JMart)
Leave a Reply
