KEPULAUAN ARU – perbhayangkara.id MALUKU
Kapolsek Pulau-pulau Aru, AKP S.Buamona dan wakilnya, Iptu Leo Siwabessy turun langsung di lapangan untuk mengawal aksi demo yang dilakukan oleh ratusan masyarakat Aru yang bergabung dengan Alyansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Senin (2/3.2020).
Kehadiran dua pejabat Kepolisian Resort Kepulauan Aru yang saat ini dipimpin oleh AKBP Eko Budiarto menuai pujian dari sejumlah tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat yang ikut dalam aksi tersebut.
Kepada Pers Bhayangkara, mereka mengaku senang melihat Kapolsek AKP S.Buamaona dan wakilnya Iptu. Leo Siwabessy. Mereka berdua rendah hati, bersahaja hadir di tengah masyarakat untuk memastikan tidak ada gangguan Kamtibmas.
“Kami sangat senang melihat kehadiran dua pejabat Kepolisian Resort Kepulauan Aru. Mereka berdua rendah hati, bersahaja hadir di tengah masyarakat untuk memastikan tidak ada gangguan Kamtibmas,”ulas mereka.
Sementara Pantauan Pers Bhayangkara, para pengunjuk rasa mulanya berkumpul di Lapangan Yos Sudarso Dobo tepat pukul 08.00 WIT, kemudian bergerak menuju permpatan Elsaday, Kantor Dinas Kesehatan, Kantor BPDM, Kantor DPRD dan berakhir di Kantor Bupati Kepulauan Aru.
Dalam aksi tersebut, ratusan pengunjuk rasa ini mendapat pengawalan dari kepolisian dan aparat keamanan setempat.
Para pengunjuk rasa tampak membawa spanduk dan alat peraga berupa kertas bertuliskan tuntutan mereka.
Dalam orasi singkat, Korlap Moh Ali Mochtar Rumbaru menyampaikan sembilan
butir tuntutan aksi yakni,
- Pertanggung jawaban Pemda aru terhadap kasus SP2D senilai Rp. 27 miliar, karena
berimbas pada macetnya pembangunan infrastruktur di Aru. - Penegak hukum segera menetapkan tersangka atas berbagai dugaan tindak pidana korupsi diantaranya kasus dana hibah akademi kebidanan tahun 2008-2013 sebesar
Rp 15 miliar yang tidak sesuai peruntukannya, pembangunan Tribun Dobo senilai Rp. 9 miliar yang belum rampung pekerj aannya namun sudah rusak, pembangunan kantor Dinas Perumahan Rakyat yang mangkrak hingga hari ini. - Pemda memberi penjeiasan logis dan sesuai prosedur terkait pemindahan lokasi rumah sakit/puskesmas rawat inap dari Desa Jerwatu ke Desa Wariaiau dan dari Desa Samang ke Desa Ujir.
- Bupati memberikan penjelasan terbuka tentang gaji flktif honorer, sekaligus alasan mengapa bupati tidak pernah menghuni rumah dinas, sedangkan setiap tahun selalu
ada anggaran untuk rumah dinas Bupati. - Anggaran misterius yang dipaksa masuk DAK Tahun 2017 senilai 74 milyard untuk pembangunan jalan Kobamar – Wokam, Nafar – Silibatabata, Lamerang Tungwatu, dan Nafar Tungwatu.
- Revisi perda RT/RW untuk selamatkan hutan adat. Percepat proses pembuatan perda pengakuan dan perlindugan masyarakat adat.
- Copot kepala BKSDM Aru. Bupati dan sekda harus bertanggunjawab terhadap mutasi 300 ASN non Aru
Selama aksi unjuk rasa, Kapolsek AKP.S Buamona dan Wakapolsek Iptu Leo Siwabessy terlihat berdiri dan bahkan duduk bersila bersama dengan masyarakat, terlihat gampang berbaur dengan elemen masyarakat.
Pewarta: Nus Yerusa
Leave a Reply
