JAKARTA – PERSBHAYANGKARA.ID

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, Meurah Budiman menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN), Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP), dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Periode Tahun 2022-2025.

Kehadirannya turut didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sasmita untuk menyaksikan pelantikan 231 anggota MKNW seluruh Indonesia yang terdiri dari unsur notaris, pemerintahan serta ahli atau akademisi.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa, melindungi posisi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Dalam rekomendasi dari FATF, notaris menjadi salah satu unsur yang dievaluasi perannya sebagai garda terdepan dalam mencegah TPPU dan TPPT.

Selama proses Mutual Evaluation Review (MER), aktivitas notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik menjadi perhatian

“Hal ini dikarenakan peran penting dan strategis notaris dalam tatanan hukum di Indonesia, khususnya dalam interaksi masyarakat terkait hubungan keperdataan. Selain itu, notaris juga diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan,” ujarnya di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Ia pun menerangkan, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengamanatkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dilaksanakan melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Sebagaimana diketahui, MPN berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris, sedangkan MKN berwenang memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pengambilan photo copy minuta akta, serta pemanggilan notaris untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.

“Saudara sekalian merupakan perpanjangan tangan saya dalam melakukan pengawasan terhadap notaris, sehingga kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai pengguna jasa notaris dapat terwujud,” ucapnya.

Yasonna berharap dalam kegiatan ini seluruh peserta dapat berpartisipasi aktif, untuk melakukan diskusi mengenai kendala yang dihadapi, agar menghasilkan solusi yang dapat diterapkan.

“Saya harap Majelis Pengawas Notaris maupun Majelis Kehormatan Notaris dapat bersinergi dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap notaris secara profesional,” tutup Yasonna.

DrsMeurahBudimanSHMH

KemenkumhamAceh

KanwilAcehPastiBereh

pastiwbk

KumhamPasti