Liputan Lintas Nasional

Ormas/LSM Sidoarjo, Kompak Akan Lakukan Aksi Unras Terkait Mandeknya Kerjasama Parkir

SIDOARJO – persbhayangkara.id JAWA TIMUR

Segenap organisasi LSM dan Ormas menyatakan akan melakukan aksi unjuk rasa terkait pengelolaan parkir di wilayah kabupaten Sidoarjo, yang dinilai amburadul. Hal itu terbukti dengan berhentinya perjanjian kerja sama (PKS) yang sudah di sepakati Pemkab Sidoarjo dengan pemenang lelang parkir PT ISS saat ini.

Terkait carut marut pengelolaan parkir itu salah satu LSM yang akan melaaksi unjuk rasa, Sigit Imam Basuki dari Java Corruption Watch menyatakan pihaknya beberapa Minggu yang lalu melayangkan surat ke Bupati Sidoarjo Akhmad Muhdlor untuk audensi permasalahan parkir ini namun sampai saat ini sani tidak ditanggapi.

“Ada apa ini dengan parkir, kami bersama tiga lembaga kemarin bersurat untuk audensi dengan Bupati kok Ndak direspon,” ungkapnya yang diamini oleh ketua Maki Sidoarjo, Sumarno.

Sementara itu Sunandar dari Masyarakat Sobo Warung Kopi (MABUK) yang ditemui dikantornya, Sabtu (9/9/2022) menyatakan pihaknya saat ini sudah menyiapkan langkah hukum untuk menyikapi permasalahan parkir ini.

“Kami sudah siapkan tim advokasi untuk menyusun gugatan ke pengadilan, karena menurut kami hal ini sudah merugikan masyarakat sidoarjo,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya Kepala Dinas perhubungan Sidoarjo, Benny Airlangga Yogaswara menyatakan sampai saat ini PT ISS belum melakukan pembayaran kerjasama sewa parkir di Sidoarjo yang sudah disepakati dalam perjanjian kerja sama (PKS) kedua belah pihak.

“Memasuki bulan ketiga ini belum ada pembayaran, kami sudah melayangkan surat teguran ke pihak ISS dan tentunya invoice serta kode rekening untuk penyetoran juga sudah kami kirimkan,” ujarnya.

Lebih lanjut Benny berharap agar PT ISS segera melakukan kewajiban sesuai perjanjian kerja sama yang sudah disepakati. Berkenaan dengan obyek titik parkir yang dipermasalahkan hal itu bisa di addendum setelah kesepakatan yang sudah disepakati berjalan dulu.

“Penghitungan ulang terkait potensi yang ditetapkan dalam PKS itu dilakukan dengan menunjuk konsultan independen yang sudah disepakati. Proses itu masih berjalan sehingga pembayaran imbal jasa layanan perparkiran masih menerapkan perjanjian sebelumnya,” kata Benny dalam suratnya.
Sulton

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Paling Populer dalam 30 hari

To Top