TRENGGALEK – persbhayangkara.id JAWA TIMUR
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Rabu (30/6/2021), di ruang Graha Paripurna, berjalan mulus dan lancar. Rapat Paripurna yang membahas Laporan Pertanggungjawab (LPJ) Bupati Trenggalek diterima dan disahkan oleh Pimpinan DPRD setempat bersamaan dengan Nota Penjelasan Bupati terhadap Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2020.
Hadir dalam Rapat Paripurna di Graha Paripurna DPRD, Samsul Anam, Ketua DPRD, bersama dua Wakil Ketua dan Anggota DPRD Trenggalek.
Hadir pula Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, jajaran Forkopimda, Sekdakab, Pimpinan OPD.
Menurut Samsul Anam sebelum di sahkan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 sudah di godok dan melalui tahapan maupun mekanisme yang berlaku.
“Sudah sesuai prosedur dan tahapan yang ada termasuk melalui Pansus,”ujarnya.
Ia berharap eksekutif menjalankan program maupun kegiatan sesuai dengan perencanaan yang sudah disahkan oleh Legislatif
Untuk selanjutnya hasil pengesahan itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme serta regulasi yang ada.
Sementara itu Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin ketika dimintai keterangannya selesai mengikuti Rapat Paripurna oleh awak media mengatakan tadi membahas Perda Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2020.
“DPRD Trenggalek sudah bisa menerimanya.”
2 Perda dari eksekutif adalah serah terima utilitas oleh pihak swasta dan semacamnya ke Pemda serta satunya, menyesuaikan dengan UU Pengelolaan Keuangan yang terbaru dan 5 Perda usulan legislatif termasuk dalam pembahasan pada Rapat Paripurna DPRD Trenggalek tadi.
Ketika disinggung hasil pemaparannya berkaitan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional atau istilahnya PEN, Gus Ipin menekankan bahwa rencana pinjaman dari PT SMI sebesar 250 milyar tersebut untuk membangun Rumah Sakit di wilayah selatan Trenggalek, tepatnya di sekitar pantai Prigi Kecamatan Watulimo.
“Untuk penetapan lokasi sesuai dengan Perpres Nomor 80. Kenapa dipilih RS karena dalam rangka pemulihan kesehatan, karena fasilitas kesehatan yang ada hanya terpusat di pusat kota.”
Dipilihnya wilayah Kecamatan Watulimo yang berada di wilayah selatah Kabupaten Trenggalek karena Kecamatan yang bertetangga dengan Kecamatan Watulimo belum ada fasilitas kesehatan yang mumpuni dan kurang.
Harapannya nanti, ketika ada bencana di wilayah selatan, ada pusat kesehatan yang langsung menangani.
“Bangunannya juga didesain tahan gempa, berstruktur anti tsunami, dan bisa mandiri energi,” terangnya.
Untuk mekanisme pinjaman semua sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI dan PT SMI.
“Dokumennya yang diperlukan, sudah disampaikan dalam pembahasan pemaparan program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Rapat Paripurna tadi,” tambahnya.
Catatan dari anggota DPRD Trenggalek kepada Bupati Trenggalek mengenai pinjaman agar lebih berhati-hati dalam hal pengelolaan dan mencari mitra.
Apakah nanti skemanya KPBU ataukah BLU, diharapkan tidak lagi membebani APBD, namun bisa mandiri.
Diharapkan nanti APBD bisa digunakan untuk pelayanan yang lebih maksimal. “Pinjaman ini adalah opportunity cost. Artinya biaya peluang atau biaya kesempatan adalah biaya yang dikeluarkan seseorang atau institusi ketika memilih suatu kegiatan. Karena kita membangun RS dengan biaya 250 milyar dalam satu tahun akan memberatkan APBD. Namun, dengan mekanisme cicilan, memungkinkan setiap APBD yang lebih besar akan mampu membangun jembatan dan jalan di seluruh Trenggalek. Kita tahu dengan adanya refocusing keuangan, banyak yang digunakan untuk penanganan masalah covid.”
Karena Kabupaten Trenggalek tidak memiliki fasilitas kesehatan yang mumpuni, akhirnya Kantor BKD dijadikan ruang isolasi, Hotel Prigi, Rusunawa, dan Puskesmas pun dialih fungsikan menjadi RS darurat.
“Kedepannya kalau kita tidak punya fasilitas kesehatan yang mumpuni, makin banyak uang yang digunakan kalau ada kejadian untuk refocusing dadakan.”
Makanya, kita bangun satu kali fasilitas kesehatan yang lengkap, sehingga APBD bisa digunakan untuk kegiatan lainnya,” tutupnya.
(bud)
