BOGOR – persbhayangkara.id JAWA BARAT
Bermula dari ditemukannya ketidak wajaran saat membayar biaya pembuatan SLO 900 VA yang dialami salah satu pelanggan, PLN Cipanas tak terima Diklarifikasi.
Korban berinisial AS pada hari Rabu (15/07/2020) mengurus pembuatan SLO untuk pemasangan listrik baru, dan dikenakan tarif sebesar 400.000 rupiah. Padahal menurut Permen ESDM No.27 tahun 2017, bahwa tarif pembuatan SLO 900 VA hanya sebesar 60.000 rupiah.
Mengetahui hal ini tentu membuat korban merasa dirugikan. Tanpa menunda waktu, korban langsung menanyakan via WhatsApp kepada Manager PLN Cipanas. Pejabat beinisial IY itu menjawab, “Pembuatan SLO bukan kewenangan kami, tapi kewenangan mitra kami. Jadi kami tidak punya kewenangan untuk menjawab.”
Merasa tidak puas, korban mendatangi kantor PLN. Namun sungguh disayangkan Manager tersebut tidak berkenan untuk menemui, meskipun buku tamu sudah diminta untuk diisi.
Akhirnya korban diarahkan bertemu dengan Erwin selaku Supervisor Pelayanan Pelanggan. Namun jawaban yang diperoleh tetap sama, bahkan sempat terjadi adu mulut.
Merasa kecewa, akhirnya korban pulang. Sesampai di rumahnya, Token pulsa hampir habis. Segera korban membuka salah satu aplikasi PPOB untuk melakukan transaksi pengisian pulsa. Meskipun nomer Token yang dimasukkan sudah benar, namun transaksi selalu gagal dan tertolak. Karena penasaran, korban mencoba membeli Token pulsa ke konter terdekat. Kemudian hasil yang didapat tetap sama, tertolak dan gagal.
Dari keterangan korban, kami selaku insan pers merasa heran dengan tindakan PLN Cipanas tersebut. Bukan bermaksud menuduh, namun kita kembalikan lagi, milik siapa kah otoritas tersebut?
Suami korban yang kebetulan berprofesi sebagai insan pers, menjabat sebagai Sekretaris Redaksi di Pers Bhayangkara, sebagai Ketua di DPP Bakornas PWI, serta Ketua Bidang Profesi, Edukasi, Riset dan Strategi di HIPOLI (Himpunan Insan Pers Online Indonesia), memandang perlu untuk menjelaskan perihal ini kepada publik. Agar kiranya menjadi pembelajaran berharga bagi masyarakat dari tidak tahu menjadi tahu. Dan bagi para pejabat terkait, agar dapat menindak lanjuti hasil temuan di lapangan yang selama ini terjadi agar tidak terulang kembali di kemudian hari.
(ES)
