Arie – AMPK : Kades Harus Transparan untuk Data Penerima BLT-DD, Covid-19

SIDOARJO – persbhayangkara.id JAWA TIMUR

Lembaga Aliansi Masyarakat Perangi Korupsi “AMPK”, “Arie Turyandoko sekretaris”, meminta seluruh kepala desa di Jawa Timur ini , mengumumkan secara transparan daftar penerima bantuan sosial Bantuan Langsung Tunai (BLT)) terdampak Covid-19 yang bersumber dari Dana Desa.

“Berbagai bentuk Bansos (bantuan sosial) untuk warga terdampak pandemi Covid-19 Sudah disalurkan. Sebelum itu, kami minta para kepala desa untuk mengumumkan siapa saja warganya yang akan menerima, dan belum sepenuhnya dijawa timur ini melakukan ketransparanan tersebut , berdasarkan survey anggota “AMPK” di beberapa desa di jawa timur ini Terutama Surabaya , Sidoarjo Dan Gresik ” kata Arie ,

Dia menyebutkan, dalam kondisi wabah dimana banyak warga mengalami dampak kesulitan ekonomi, keterbukaan akan data bantuan sosial menjadi sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

“Dengan transparansi data, masyarakat bisa mengoreksi jika ada tetangganya yang dinilai mampu tetapi menerima bantuan.
Begitu pula jika ada warga tidak mampu yang belum terdata, bisa dilaporkan ke pihak pemerintah desa,” ucapnya.

Transparansi data penerima Bantuan Sosial (Bansos), merupakan bagian dari hak publik yang diatur dalam undang-undang. Namun, dengan begitu, untuk menjaga trust (kepercayaan) masyarakat terhadap pemerintah desa (pemdes), dan juga kepercayaan maupun antar masyarakat sendiri perlu adanya keterbukaan.

Untuk itu, dia meminta pemerintah desa bisa mengumumkan para penerima bansos dengan menempelkan daftar nama pada papan pengumuman di kantor desa dan tempat strategis lain.

Harapannya, “kata Arie” Masyarakat bisa memantau dan mengevaluasi proses penyaluran bansos untuk warga terdampak Covid-19.

Ia menambahkan, bahwa adapun besaran anggaran masing-masing desa bisa dilihat dari total alokasi dana desa yang didapatnya. Jika desa memiliki anggaran dana desa di bawah Rp.800 juta maka 25 persen dimanfaatkan sebagai BLT dana desa.

Sedangkan, yang anggarannya Rp.800 juta hingga Rp.1,2 miliar besarannya 30 persen, “Dan yang anggarannya di atas Rp.1,2 miliar besarannya 35 persen untuk BLT,” tutupnya. (Arie T)