SIDOARJO – persbhayangkara.id JAWA TIMUR
Harapan pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk apa pun ,masyarakan berharap biar hidup menjadi sejahtera,tidak seperti inisial Kalimah,warga Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo ini,ia ditunjuk sebagai Ketua kelompok dalam menerima bantuan dari pemerintah yang berupa hewan sapi, lepas tangan dari tanggung jawabnya, malah dijual sapi nya tanpa koordinasi dengan Pemerintahan setempat.
“Terkesan konyol tindakan yang di lakukan oleh Kalimah selaku ketua kelompok dalam penerimaan bantuan berupa hewan sapi ini.
Saat di konfirmasi oleh awak media perbhayangkara pada tanggal 08/05/2020 di rumahnya, Desa Wonokupang, tanpa ada nya penyesalan atas perilaku nya menjual sapi bantuan dari pemerintah tersebut, dengan enteng nya serta nada bicara seolah-olah tidak bersalah,dalam hal ini mengatakan bahwa sapi nya saya jual,dari pada mati,.. Ujar “kalimah”.

Hasil dari penjualan sapi tersebut di kemana kan uang nya bu kalimah, tanya salah satu media, ya tak simpan di atm, imbuh kalimah,
Sebenar nya secara prosedural juga melanggar peraturan pemerintah dan Pasal UU KUHP.
Menyikapi permasalahan diatas ,setiap ada permasalahan terkait bantuan tersebut, mestinya “Kalimah”selaku ketua kelompok melakukan koordinasi dengan pihak Desa juga pihak Kecamatan, bukan berarti mengambil keputusan sendiri dengan menjual sapi tersebut,Jelas ini suatu pelanggaran hukum,Pemerintah memberikan bantuan berupa hewan sapi kepada masyarakat supaya di kembang biak kan, bukan malah di jual,Lebih aneh nya lagi saat di konfirmasi oleh awak media di rumah nya, kalimah menunjuk kan buku keanggotaan yang berjumlah 10 orang.
“Ini Fatal,aneh nya lagi, pemeliharan bantuan sapi tersebut semua anggota nya perempuan, bahkan di situ tidak ada nya kandang sapi, berdasarkan keterangan “kalimah, kandang ada di Desa Bakalan Wringinpitu,Kecamatan Balongbendo,Sidoarjo,” lo kok
aneh”.. Celetuk awak media, semua anggota kelompok warga Desa Wonokupang, kandang juga sapi nya di Desa Bakalan Wringinpitu,
Ini bentuk kurang nya koordinasi antara pihak Pemerintahan Desa dalam melakukan pengawasan juga evaluasi dalam penerimaan bantuan dari Pemerintah berupa hewan sapi.
Polemik politik semacam ini dalam suatu Pemerintahan Desa mesti nya tidak perlu terjadi, kalau dalam menjalankan tugasnya tanpa ada nya kepentingan pribadi,
Warga berharap Pemdes setempat juga pihak Kecamatan melakukan tindak kan kepada ketua kelompok “Kalimah, bila perlu biar pihak kepolisian yang akan melakukan penyelidikan terkait penjualan sapi bantuan pemerintah tersebut,ujar salah satu warga, (Barkah/Sulton)
