TANJUNG JABUNG BARAT – persbhayangkara.id JAMBI
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan sadar hukum. Hal ini ditandai dengan perpanjangan Nota Kesepakatan (MoU) kerja sama strategis antara Pemkab Tanjab Barat dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Jabung Barat pada Rabu (04/03/2026).
Prosesi penandatanganan yang berlangsung khidmat di Aula Kantor Inspektorat ini dilakukan langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat. Acara tersebut turut disaksikan oleh unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Bupati Anwar Sadat menekankan bahwa pembaruan kerja sama ini merupakan langkah krusial dan bukan sekadar pemenuhan aspek administratif formal. Beliau menyatakan bahwa perpanjangan MoU ini adalah langkah nyata untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah.
Bupati menyadari bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, tantangan serta potensi persoalan hukum selalu ada. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan pertimbangan hukum yang profesional agar setiap kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kerja sama ini secara khusus difokuskan pada penanganan serta penyelesaian persoalan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Sinergi ini diharapkan mampu memberikan payung hukum yang kuat bagi setiap program strategis yang dijalankan oleh pemerintah kabupaten.
Melalui kemitraan ini, Bupati berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat bersikap lebih proaktif dalam melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak Kejaksaan. Langkah ini diambil agar setiap potensi permasalahan hukum dapat diselesaikan secara efektif dan efisien tanpa harus menghambat jalannya pembangunan di daerah.
Bupati juga menekankan pentingnya komunikasi yang solid antara Pemkab dan Kejari.
Dengan koordinasi yang intens, diharapkan pengawasan terhadap pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan lebih optimal, menciptakan kepastian hukum, serta menjamin kelancaran pelayanan publik kepada masyarakat.
Acara ditutup dengan prosesi penandatanganan dokumen kerja sama sebagai simbol komitmen bersama dalam mengawal kemajuan daerah. Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Staf Ahli, Asisten Setda, serta jajaran pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat.
Published : Hermanto
