SURABAYA – persbhayangkara.id JAWA TIMUR
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar workshop terkait Peningkatan Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Provinsi yang diselenggarakan di BPSD Jatim, Jumat (26/7/2024).
Dimana acara workshop tersebut dibuka oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim, Benny Sampirwanto mewakili Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi. Semoga Indeks Kualitas Kebijakan Publik bisa meningkat,”kata Benny Sampirwanto yang membacakan sambutan Pj. Gubernur, Adhy Karyono.
Dikatakannya, sesuai arahan Presiden Joko Widodo terkait Reformasi Birokrasi, salah satu tujuannya adalah adanya perbaikan kebijakan yang dirasa seringkali tumpang tindih, tidak berpihak kepada publik dan banyaknya kebijakan yang tidak berbasis bukti (evidenceless-based).
Berdasarkan hal tersebut diperlukan kesepahaman tentang bagaimana menilai kualitas kebijakan, agenda, aspek, atau unsur apa yang harus diperbaiki dan siapa yang paling berkontribusi pada rendahnya kualitas kebijakan.
Dalam hal ini lebih lanjut dijelaskan, pada pelaksanaan pengukuran IKK tahun 2023, instansi pemerintah di wilayah Provinsi Jawa Timur belum seluruhnya berpartisipasi. Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan pengukuran nasional IKK untuk wilayah Provinsi Jawa Timur terdapat 31 instansi dari 39 instansi pemerintah atau 79,49% telah berpartisipasi.
Dari 31 instansi yang telah berpartisipasi, sebanyak 27 instansi telah melaksanakan penilaian mandiri, sementara 4 instansi belum menyelesaikan proses penilaian mandiri. Kemudian dari 27 instansi wilayah Provinsi Jawa Timur sebanyak 2 instansi (5,13%) telah meraih predikat hasil IKK kategori sangat baik, 9 instansi (23,08%) meraih predikat baik.
Untuk 6 instansi (15,38%) meraih predikat cukup, dan 10 instansi (25,64%) masih dalam predikat kurang. Adapun 12 instansi (30,77%) lainnya di wilayah Provinsi Jawa Timur belum tersedia nilai IKK.
“Maka itu, melalui kegiatan workshop advokasi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi Jawa Timur menjadi 100% dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2024, dan selanjutnya berdampak pada peningkatan kualitas kebijakan di Jawa Timur,” pungkasnya. (Kominfo Jtm). Sult
Leave a Reply
