Liputan Lintas Nasional

Masyarakat Aru Minta Gubernur Maluku Angkat Anak Pribumi Jadi Sekda

KEPULAUAN ARU – persbhayangkara.id MALUKU

Puluhan masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang tergabung dalam Salidaritas Pemuda dan Mahasiswa Aru melakukan aksi damai di seputaran Pasar Jargaria Dobo, Selasa, (08/11/2022).

Aksi orasi Mimbar Bebas ini dalam rangka menyuarakan Anak Asli Pribumi Aru harus diangkat menjadi Sekda difitif atau sekurang-kurangnya Pelaksana Tugas (PLT), mengantikan posisi Sekda Aru Moh Djumpa yang tinggal menghitung hari memasuki masa pensiun.

Kordinator Aksi Johan Djamanmona dalam orasinya, memintah kepada Gubernur Maluku untuk mengangkat Anak Asli Pribumi Aru menduduki Jabatan Sekertaris Daerah (Sekda), menggantikan posisi Mohamad Djumpa yang memasuki masa pensiun.

Jamanmona menilai, Sampai saat ini, sudah 20 tahun Kabupaten Kepulauan Aru di mekarkan, tetapi orang Aru asli masih menjadi tamu bahkan penonton di rumahnya sendiri. Pasalnya, hampir seluruh Jabatan penting di jajaran Birokrasi Aru di jabat oleh orang lain yang bukan pribumi Aru.

“Kabupaten Kepulauan Aru di bangun untuk kebutuhan masyarakat Adat Aru, namun setelah terbentuk yang terjadi adalah mensejahtehkan orang lain dan menindas orang Pribumi sendiri,” teriak Djamanmona.

Dia menegaskan bahwa semestinya Anak Pribumi Aru yang telah memenuhi syarat maka tidak ada alasan, harus diangkat untuk menduduki Jabatan Sekda, namun yang sangat ditakutkan adalah, suda ada permainan politik oleh para penguasa untuk melengserkan kepentingan Anak Asli Aru dan mengamankan kepentingan orang lain.

“Dengan tidak ditetapkannya Anak Pribumi Aru sebagai Sekda, maka kami akan melaksanakan aksi yang lebih besar lagi, dan kami akan duduki Kantor Bupati maupun Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Aru,” tegasnya lagi.

Sementara itu Tokoh Muda Aru, Callin Leppuy dalam orasinya juga mengatakan, telah terjadi polimik di Kabupaten Kepulauan Aru, yang mana Jabatan sekda diduga sudah diatur oleh orang-orang tertentu yang mempunyai kekuasaan dan kepentingan besar di negeri ini.

Padahal menurut Aktivis HAM Maluku itu, sesuai dengan amat Undang-Undang Otonomisasi Daerah, setiap Daerah dapat menentukan para Pemimpin OPD dan Jabatan struktural lainnya, termasuk Jabatan Sekda.

“Dengan salah menentukan Jabatan Sekda Kabupaten Kepulauan Aru, maka kita tidak akan berkembang, sebab Sekda merupakan salah satu jabatan yang mengatur tentang Keuangan Daerah dan kemajuan daerah itu sendiri,” ujarnya.

Dalam pantuan media ini di lapangan, Massa Aksi membawa sejumlah Pamflet yang bertuliskan, Pertama; Gubernur Maluku harus jadikan Anak Aru (Jarjuir) sebagai Sekda.

Kedua; DPR Jarjuir Jang hanya pikir proyek lalu lupa tanggungjawab.

Ketiga; Kabupaten Kepulauan Aru dibentuk supaya Jarjuir jadi Tuan Rumah, bukan jadi Tamu dirumahnya.

Keempat; Sekertaris daerah Kabupaten Kepulauan Aru harus di Jabat oleh Anak Adat Aru.

Kelima; Apapun masalahnya, PLT Sekda harus Jarjuir (Anak Asli Aru). Bupati stop bikin Alasan.

Kemudian ada juga yang bertuliskan “Jarjuir harus jadi sekda, Stop jadi perampas hak, orang Aru bukan tamu.

Kegiatan Mimbar Bebas ini, rencananya akan dilaksanakan selama 4 (empat) hari, terhitung mulai hari Selasa, sampai dengan hari Jumat 11 November 2022.(NM/SK)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Paling Populer dalam 30 hari

To Top