Liputan Lintas Nasional

Pendataan Tenaga Non ASN Komisi I DPRD Batanghari Soroti Carut Marut Kinerja Tim

BATANGHARI – persbhayangkara.id JAMBI

Komisi satu DPRD Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Soroti pendataan terkait penerimaan tenaga Non ASN yang akan masuk pendataan menjadi tenaga PPPK sesuai dengan Surat Edaran dari kemenpan RB.

Dimana Data yang di inpor ke BKN pusat sudah mencapai 4.711 sebagai prioritas utama diperuntukan khusus tenaga pendidik Guru TK.SD dan SMP sesuai kuota yang telah disetujui oleh Kemenpan RB sebanyak 950, ini di sampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Batanghari Sirojuddin Senen 3/10/2022 diruang Komisi satu.

Sirojuddin mengungkap Penadataan tenaga Non ASN yang dilakukan oleh Tim Pansel kali ini belum begitu transparan dan masih curat marut terbukti banyaknya laporan dari warga masyarakat yang masuk ke Komisi I DPRD,beberapa hari yang lalu sudah puluhan laporan yang diterima jelasnya.

Laporan yang diterima umumnya mengeluhkan adanya tenaga Honorer masa kerja  baru satu tahun bisa masuk kedalam sistim pendataan,sementara yang sudah bekerja menjadi tenaga Honorer kurun waktu 10 s/d 12 tahun tidak terjaring kedalam sistim pendataan, ini ada apa??? tegas Sirojuddin.

Dalam waktu dekat Pihak DPRD dalam hal ini Komisi I yang membidangi persoalan tersebut akan memanggil Tim Pansel termasuk kepala BKPSDMD untuk meminta klarifikasi dalam menjawab seluruh permasalahan yang ada, kita belum menerima laporan hasil infor data ke BKN yang dilakukan oleh Tim Pansel jelas Sirojuddin.

Di Dampingi Anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra Aminullah menduga adanya kongkalingkong Tim Pansel dalam Menginfor seluruh data Non ASN yang masuk ke BKN,ini kan baru dugaan bisa saja terjadi”mana titipan dan mana yang harus di prioritaskan terlebih dahulu Ungkap Aminullah.

Persolan Gaji dan tunjangan bagi peserta yang lolos masuk ke tenaga PPPK ini akan menimbulkan persoalan baru,mengingat seluruh Gaji dan tunjangan menjadi beban penuh APBD kabupaten Batanghari,”Buah simala kama” di tahun depan kita sudah membayar angsuran Hutang Pemda ke pihak Bank Cetus Sirojuddin.

Secara Jurlak dan Juknis untuk penganggaran Gaji dan Tunjangan bagi tenaga PPPK yang lolos belum pernah ada pembahasan dalam rapat Panggar DPRD terkait anggarannya, kita juga belum mengetahui apakah ini termasuk dalam anggaran dana DAU jelas ini semuanya akan menambah beban anggaran bagi belanja pegawai tandas Sirojuddin.

(Hermanto)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Berita Terbaru

To Top