Liputan Berita Politik,Hukum dan Keamanan

Dampak Pelarangan Liputan, Forum Jurnalis Menggelar Aksi di Kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro

BOJONEGORO – persbhayangkara.id JAWA TIMUR

Dampak terkait pelarangan liputan yang dilakukan awak media, Selasa, 4/1/22 Forum Jurnalis Bojonegoro Peduli Kebebasan Pers menggelar aksi di kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, guna menyampaikan sejumlah tuntutan.

Diketahui, peristiwa tersebut terjadi saat awak media hendak melakukan liputan terkait padamnya aliran listrik selama 30 menit di RSUD Dr Sososdoro Djatikusumo yang berada di jalan Veteran. Kejadian tersebut sontak membuat para pasien dan keluarga pasien panik dan berhamburan menuju keluar lokasi rumah sakit, 29 Desember 2021 sekira pukul 21.10 WIB.

Data yang diperoleh media ini, pada aksi yang digelar forum jurnalis Bojonegoro peduli kebebasan pers, menyampaikan pernyataan sikap:

  1. Pers bebas mutlak memberikan informasi kepada masyarakat termasuk dalam memberikan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, agar masyarakat mengetahuinya.
  2. Meminta kasus penghalangan liputan ditindaklanjuti sesuai UU Pers.
  3. Pers bebas memuat pemberitaan tentang segala jenis peristiwa/kasus/kejadian yang melibatkan pejabat negara.
  4. Mendesak agar APH menegakkan UU Pers dan mendukung keterbukaan informasi publik.

Mengawali orasi, Sekretaris SMSI Kabupaten Bojonegoro, Kustaji, S.E, M.M menyampaikan keprihatinannya terhadap pelarangan atau penghalangan liputan yang dilakukan rekan dari salah satu media. Hal tersebut sangat menciderai tugas dari kebebasan pers.

“Ini adalah pematian kebebasan pers khususnya yang akan melakukan tugas atau kerja di wilayah kabupaten Bojonegoro,” ujarnya.

“Ini adalah keteledoran pihak rumah sakit, bagaimana dengan RSUD kelas tipe B harus mengalami listrik padam hingga 30 menit, itu nyata-nyata merugikan masyarakat bahkan pasien,” ungkap jurnalis kabarpasti.com dengan nada lantang.

Selanjutnya jurnalis suarabojonegoro.com Sasmito Anggoro juga menyampaikan orasinya, di mana bahwa Pemkab khususnya pihak RSUD Bojonegoro telah melakukan penghalangan, penjegalan, pembegalan tugas dan hak insan media dalam melakukan peliputan.

“Sebab yang ada di Bojonegoro adalah mendeskriditkan kami, memusuhkan kami dengan media dan jurnalis lainnya,” katanya.

“Berita-berita kami yang seharusnya layak diinformasikan kepada masyarakat harus ditandingkan bahkan diplintir dengan berita dari media yang berpihak pada kepentingan penguasa,” tegas Sasmito.

Di saat yang sama, Edi Kuncoro jurnalis Netpitu.com juga meneriakkan tuntutan pada aksi di depan kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro.

“Kita datang kesini untuk kemerdekaan kebebasan pers, sebab kita dilindungi undang undang dasar 1945. Sehingga kita bekerja secara profesional sesuai kode etik jurnalistik,” teriak Edi.

“Kita tidak iri dengan media yang berpihak di sana, namun entah itu siapa saja pejabatnya secara tegas kita tidak boleh takut dan harus melawan, sebab tugas kita mencari informasi untuk masyarakat. Dengan datang ke DRPD diharapkan dapat menjembatani dengan pihak RSUD,” tungkasnya.

Guna mendengar tuntutan yang disampaikan forum jurnalis Bojonegoro peduli kebebasan pers, pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro selanjutnya mengajak berdiskusi di ruang paripurna. (zul)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terbaru

To Top