Liputan Lintas Nasional

BPK Perwakilan Jambi Penyerahan LHP Kinerja Kabupaten Batang Hari dan Bungo

Masih Perlu Perbaiki Kinerja dan Kualitas”

JAMBI – PERSBHAYANGKARA.ID

Hari ini dilaksanakan penyerahan LHP kinerja kepada pemerintah Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Bungo berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara dan undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK, maka BPK Perwakilan Provinsi Jambi hari ini menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP kinerja dan upaya pemerintah daerah dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan penanaman modal dengan TA 2020 – 2021 sampai dengan triwulan ketiga pada Pemkab Batang hari dan Bungo dan instansi lainnya atas LHP kinerja atas efektifitas pengelolaan PAD untuk mendorong kemandirian fisikal TA 2019-2021

Dalam sambutannya Kepala Perwakilan yang dibacakan oleh kepala sub auditorat bawa tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk menilai upaya pemkab batanghari dalam mendorong kemudahan pelayanan perizinan penanaman modal tahun anggaran 2020 dan 2021 sampai dengan triwulan ketiga dan menilai efektivitas pengelolaan PAD mendorong kemandirian versi call pada tingkat bunga meliputi kegiatan pengelolaan PAD pada TA 1019 sampai dengan semester 1 tahun 2021

Berdasarkan pemeriksaan kinerja yang dilakukan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian, untuk Pemkab Batanghari yakni tangkap batanghari belum menetapkan tim profesi ahli , tim penilai teknik dan penilik BG, serta pemberian layanan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada
Pemkab Batang Hari belum mendorong kemudahan dan belum menyusun rencana detil tata ruang pelayanan bertujuan bangunan gedung belum mendorong kemudahan berusaha penyelenggaraan PBG belum dapat diproses melalui aplikasi SIMBG dan belum memiliki perda tentang retribusi PBG, dan belum sepenuhnya melakukan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM, dan mengembangkan iklim penanaman modal .

tidak dipenuhi hal tersebut maka mempengaruhi signifikan terhadap keberhasilan batanghari dalam mendorong kemudahan berusaha melihat layanan perizinan dan penanaman modal.

Untuk Pemkab Bungo regulasi dan kebijakan pengelolaan pea d belum lengkap mutakhir dan selaras serta indikator kinerja pengelolaan pea d pada renstra BPPRD belum selaras dengan RPJMD yang mengakibatkan perda kabupaten bungo tentang pajak daerah belum dapat dilaksanakan sepenuhnya , pemeriksaan pajak dan monitoring evaluasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah belum dapat dilaksanakan , penetapan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD belumlah secara handal, yang mengakibatkan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tidak menggambarkan potensi pendapatan yang sesungguhnya

Penyerahan LHP tersebut dilakukan oleh Kepala Subdit Auditoriat Jambi 1 Nur Miftahul Piala menyerahkan LHP kepada Ketua DPRD Batang Hari , Anita Yasmin, Wakil Bupati H Bachtiar, Ketua DPRD Bungo Jumari Ari Wardoyo, dan Bupati Bungo H Mashuri.

Maka BPK menyimpulkan bila permasalahan tidak segera diatasi maka mempengaruhi efektivitas pengelolaan pada untuk menolong kemajuan fisikal daerah

Maka BPK mengingatkan berdasarkan pasal 20 UU nomor 15 tahun 2004 mengamanatkan pejabat wajib menindak lanjuti rekom laporan hasil pemeriksaan BPK , dan paling lambat 60 hari setelah laporan diterima

Dan BPK berharap pemeriksaan dapat mendorong motivasi pimpinan Daerah baik dilegislatif dan edukatif untuk terus perbaiki kinerja
(Dody)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terbaru

To Top