Kronik polri

Audensi Solusi Hasil Rembuk Bersama,Terkait Penggusuran Lahan di Tambak Kemerakaan

SIDOARJO – persbhayangkara.id JAWA TIMUR

Terdengar kabar sebelumnya perihal penggusuran sengketa lahan di area Desa Tambak Kemerakaan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo,dalam hal ini permasalahan tersebut terdengar oleh Bupati Sidoarjo dan menemukan sedikit titik terang.

“Audensi tersebut di Pendopo Delta Wibawa dihadiri oleh,Gus Muhdlor Ali (Bupati Sidoarjo),Ainur Rahman (Asisten 1 Pemkab Sidoarjo),Sigit Setyawan (Kadis PUPR Kab. Sidoarjo),Kompol Meby Trisono (Kasat Intelkam Polresta Sidoarjo),Ach Fauzi Camat Krian,Widiyantoro Basuki Kasat Pol PP Kabupaten Sidoarjo,Agus Rahmat BPN Kabupaten Sidoarjo, Ahmad Anugrah (LSM GARAD beserta 5 orang perwakilan warga).

Penyampaian Bupati Sidoarjo, saudara saudaraku kita duduk disini untuk mencari solusi dan ada beberapa hal harus kita patuhi yaitu tolong sampaikan permasalahan panjenengan dengan secara rasional dan harus elegan,apapun kejadiannya harus disampaikan dengan baik, saya harapkan dalam forum ini tidak ada yang memaksakan kehendak karena ini negara hukum. Dan jalur yang bisa dilalui yaitu jalur hukum dan jalur kemanusiaan dan Kita disini adalah fasilitator sesuai dengan regulasi yang ada.

Lanjut penyampaian (LSM garad),saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, dan sampai dengan detik ini terkait persoalan penggusuran lapak di jalan Bibis Bunder Desa Tambak Kemerakan Krian masih belum selesai,Kami mohon warga diberikan secara langsung kesempatan, dan warga memiliki bukti secuil terkait tanah tersebut, Kami hanya minta waktu agar tidak di gusur dulu karena banyak hal yang belum diselesaikan.

“Akan tetapi dari Kecamatan Krian terlalu tergesa-gesa padahal deadline selesai Desember 2021, padahal Harapan warga meminta solusi dengan adanya penggusuran lapak warga tersebut, karena usaha tersebut menjadi sumber nafkah utama warga dan warga semua adalah warga lokal Tambak kemerakan.

Dilanjutkan penyampaian Bu Sri (warga),Orang tua saya itu beli lapak yang saya tempati,dan itu peninggalan dari orang tua saya dan kami mohon untuk diperhatikan karena kami tidak ada pemasukan bahkan anak saya sampai tidak bisa sekolah. Penyampaian Rusiati (warga),Saya buka warung kopi di lapak tersebut sudah 1 tahun semenjak kena PHK dan tiba tiba ada pengusuran yang buat kami kaget.

Warga berkomentar waktu itu kami diberitahu dari pak lurah agar menyampaikan apa yan menjadi aspirasi, setelah itu kami sampaikan dan dibawa oleh pak lurah untuk rapat ,dan sampai sekarang saya masih belum bisa mencari nafkah karena tidak ada tempat.

Terus lanjut penyampaian Masykur,Usaha kami ngelas mulai tahun 2000 dan sampai saat ini kami tidak bisa bekerja, karena tidak ada tempat untuk usaha karena tidak ada uang dan Saya punya surat, tapi kok masih digusur
mohon perhatian dari bapak bupati agar nasib kami diperhatikan.

Pemaparan jawaban Bupati Sidoarjo,Kalau melihat surat 2 warga, surat ini adalah surat permohonan dan bukan bukti kepemilikan yang sah,dan diakui oleh negara. Untuk masalah ganti rugi juga harus ada bukti kepemilikan,pungkasnya.

Jawaban BPN Sidoarjo Kasi 1,Kami hanya sebatas tugas mencatat
dan yang kami tahu awalnya tanah tersebut adalah tanah negara.karena warga menempati maka muncullah ipeda dan itu bukan bukti kepemilikan hanya sebatas pajak, dan setelah diproses muncullah gambar situasi, setelah itu tim kami turun untuk cek, baru diterbitkan SK,dan setelah muncul SK warga harus mengajukan permohonan SHM disertai dengan menyelesaikan kewajiban membayar uang pemasukan negara.Namun sampai dengan batas watu akhir warga masih belum mengajukan dan menyelesaikan kewajiban, jadi proses sertifikat tidak bisa kami proses, SK ada kadaluarsanya dan sampai dengan batas waktu terkahir tidak ada pengajuan.

Beeikut penjelasa Camat Krian,Tahapan tahapan sudah kami lalui semua, mulai dari sosialisasi 30 hari kemudian SP 1,2,3 selama 11 hari,waktu itu pak Yanuar dari perkim sudah menyampaikan kalau punya legalitas silahkan ajukan nanti akan kami ajukan appraisal dan kami sudah memberitahukan kepada warga secara langsung.

Paparan Bupati Sidoarjo,Negara kita ini negara hukum kalau saya membeli tanpa ada bukti kepemilikan sama saja memasukkan saya ke penjara,memang warga memiliki ipeda tapi itu bukan bukti kepemilikan dan Bukti SK yang warga miliki adalah bukan atas hak milik,tuturnya. Sulton

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terbaru

To Top