Liputan Berita Politik,Hukum dan Keamanan

Bersama Ketua PPPKB dan Tim Delegasi Memperjuangkan Hak Pedagang Pasar Kota Bojonegoro

BOJONEGORO – persbhayangkara.id JAWA TIMUR

Ketua PPPKB, Team Delegasi, bersama Pengurus dan Perwakilan Pedagang Pasar Kota Bojonegoro bekerjasama untuk mempertahankan hak-hak pedagang pasar Kota Bojonegoro.

Pasar kota Bojonegoro merupakan pasar tradisional terbesar di Kabupaten Bojonegoro terletak sangat strategis diantara Pusat Pemerintahan, Alun-alun Kota, Kantor Perhutani, Kantor Lantas Bojonegoro, Masjid Jami Darussalam dan pemukiman padat penduduk.

Pasar kota Bojonegoro, ada sejak puluhan tahun yang pada awalnya merupakan ide dari Kepala Desa yang ada di wilayah tersebut. Di mana Kepala Desa berharap dengan dibuatnya pasar akan memberikan income atau pendapatan bagi masyarakat sekitar.

Pasar kota Bojonegoro, dalam perkembangannya tidak hanya masyarakat sekitar namun lebih luas lagi adalah masyarakat Bojonegoro secara umum serta masyarakat dari luar Bojonegoro yang ingin berdagang di pasar tersebut.

Pasar Kota Bojonegoro, dalam perjalanannya mengalami beberapa perubahan atau pembaruan yang terakhir adalah pembaruan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 1992 di mana Bupati saat itu adalah Bupati Drs. Imam Supardi.

Dalam renovasi pasar Pemerintah Daerah bersama PT. Alimdo Ampuh Abadi diberikan hak sebagai pelaksana sekaligus diberikan hak untuk menjual bedak toko dan los pasar kota Bojonegoro, kepada pedagang pasar kota Bojonegoro.

Untuk itu pedagang di pasar kota Bojonegoro ini jika ingin berusaha atau berdagang di pasar Kota Bojonegoro harus membeli bedak toko dan los melalui PT. alimdo Ampuh Abadi.

Di mana pembelian tersebut menggunakan sistem sewa beli di mana pedagang harus membayar uang muka 25%, biaya asuransi, biaya notaris, dan 1 angsuran, selebihnya diangsur selama 3 tahun.

Perjanjian sewa beli bedak toko dan los dibuat dihadapan notaris yatiman hadi Suparjo, SH, di mana perjanjian sewa beli tersebut mengikat para pihak yaitu pemerintah daerah, PT. Alindo Ampuh Abadi serta pedagang pasar Kota Bojonegoro.

Dari 1285 pedagang pasar Kota Bojonegoro yang melakukan perjanjian sewa beli, untuk selanjutnya mendapatkan akta notaris, dengan perjanjian tersebut pedagang pasar kota Bojonegoro baru mendapatkan kunci bedak toko dan los.

Dengan munculnya SK Bupati terkait besaran sewa bedak toko dan los maka SK tersebut bertentangan dengan bukti kepemilikan serta diduga pemerintah daerah telah berlaku tidak adil terhadap pedagang pasar Kota Bojonegoro.

Serta adanya informasi akan adanya pemindahan pasar kota Bojonegoro, ke pasar Banjarejo II yang saat ini dalam pengerjaan maka bila hal tersebut benar maka pemerintah daerah telah menghilangkan hak-hak pedagang pasar Kota Bojonegoro.

Untuk itu Ketua dan Pengurus PPPKB, Team Delegasi PPPK dan Tiem Advokat bersama Pengurus dan Perwakilan Pedagang Pasar Kota Bojonegoro akan melakukan langkah-langkah serta upaya-upaya untuk mempertahankan hak-hak pedagang pasar Kota Bojonegoro.

Tiem Advokat telah menyusun dan melakukan upaya-upaya hukum yang akan dilakukan :

  1. Gugatan perdata
  2. Gugatan PMH perbuatan melawan hukum
  3. Gugatan class action
  4. Gugatan wanprestasi. (zul)

Oleh : Agus Mujiono, SH
( TEAM ADVOKAT PPPKB )

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terbaru

To Top