Liputan Berita Politik,Hukum dan Keamanan

Babak II KIMA Lawan Rohani, Gugatan Kabur dan Kurang Pihak?

MAKASSAR – persbhayangkara.id SULAWESI SELATAN

Pertarungan antara PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) melawan seorang ibu rumah tangga bernama, Rohani yang bermukim Jl Kima 10 Kelurahan Kapasa Raya, Kec. Tamalanrea Makassar terus berlanjut.

Rohani, saat ditemui di salah satu rumah kerabatnya, kawasan Pasar Niaga Daya Makassar, Rabu (16/5/2021) mengisahkan perjalanan panjang dirinya menghadapi KIMA.

Perempuan yang telah punya 12 cucu dari lima putra-putri ini, mengatakan, “Kurang lebih 10 tahun, saya hanya bertahan saja. Selama itu PT KIMA telah melapor saya ke Polisi sebanyak tiga kali.”

“Laporan pertama, tahun 2010, kala itu masih ada Polres Makassar Timur. Laporan kedua dan ketiga di Polrestabes, masing-masing pada tahun 2013 dan 2020,” ungkap Rohani.

Suket Garapan di Atas Tanah Ber-Rincik

“Pada tahun 2008 KIMA mengukur lahan milik orang tua kami, Baso bin Moha, saat itu ditegur sama Kaka saya bernama Pagi Daeng Ramma (Alm). Pagi Daeng Ramma melarang dan menyampaikan kenapa kalian mengukur tanah orang tua kami,” beber Rohani.

“Sesudah itu kami sekeluarga berembuk untuk memasang papan bicara, namun selalu dicabut, akhirnya saya menyuru Daeng Buntung untuk menggarap (tanam padi) tetapi dilarang sama pihak KIMA. Tetapi sepupu saya tetap menggarap akhirnya saya dilaporkan ke Polres Makassar Timur dengan tuduhan saya menyerobot lahan KIMA,’ imbuhnya.

‘Waktu itu penyidik yang memeriksa saya, kalau tidak salah ingat, namanya Pak Piter Shiam. Setelah saya perlihatkan Rincik, Pak Piter, langsung bilang kepada saya, ibu punya C1 sementara PT KIMA hanya surat keterangan garapan, jadi ibu pulang dan usahakan kuasai lokasi,” ungkap Rohani menirukan kata-kata Piter.S.

“Pada tahun 2013, dengan alasan yang sama yakni penyerobotan PT KIMA, melapor ke Polrestabes. Saat penyidik menyampaikan saya menyerobot lahan PT KIMA, saya katakan salah alamat itu, karena tanah saya ada rinciknya. Seraya saya perlihatkan Rincik, kepada penyidik,” urai Rohani.

Lanjut Rohani menceritakan, “Pada tahun 2020, PT KIMA kembali melapor lagi saya ke Polrestabes dengan alasan saya memalsukan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Padahal wajib pajak tetap atasnama Nasir Mangka.

Menjawab pertanyaan wartawan Pers Bhayangkara, perempuan kelahiran 1969 ini, mengatakan, “Karena saya tidak punya PBB, sementara mau buat AJB, saran Notaris bisa pakai PBB tetangga akhirnya pergunakan PBB milik Nasir Mangka. Bila saja dari tiga laporan ada yang terbukti dan dilanjutkan penyidikan maka sudah bisa dipastikan saat ini saya berada dalam penjara.”

Rohani menambahkan, “Kini pertarungan memasuki Babak II, setelah mereka tidak bisa buktikan pada Polisi bahwa saya melakukan tindak pidana penyerebotan maupun pemalsuan dokumen PBB. Saat ini KIMA menggandeng pengacara Nagara menggugat saya ke pengadilan dalam sengketa hak dengan perkara nomor 130/Pdt.G/ 2021/ PN.Mks.”

Terpisah, Legal PT KIMA, Muh Sarif Nur melalui WhatsApp mengatakan, “Iya pernah dilapor pak, tapi soal jumlahnya saya kurang tau.” Iya pernah dilapor pak tapi soal jumlahnya saya kurang tau,” tulis Muh Syarif Nur.

Sementara itu, informasi yang berhasil dihimpun, KIMA (Penggugat), melalui kuasa hukumnya Adnan Hamzah Cs, jabatan Jaksa Pengacara Negara, telah menyampaikan gugatan terhadap Rohani, dkk (tergugat).

Ada beberapa poin penjelasan penggugat,
Pertama, Penggugat adalah pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah, terletak di Jl KIMA 10 Kel.Kapasa Raya, dengan luas 0,12 ha/1.200. M2.

Kedua, Penggugat memperoleh tanah tersebut secarah sah dan berdasarkan hukum sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah. Antara Hj Rahmatia (Tergugat VIII) dengan Penggugat, yang ditandatangani serta dilegalisasi oleh dan di hadapan pejabat yang berwewenang yaitu Kepala kantor Pertanahan Kota Makassar. Dengan Nomor: 04/PPLH/VI/2009, tertanggal 16 Juni 2009, dan diketahui pemerintah setempat, yaitu Camat Tamalanrea dan Lurah Kapasa.

Ketiga, Tergugat VIII, selaku pihak penjual atau pihak yang melepaskan hak atas obyek sengketa terhadap Penggugat yang perolehan hak atas tanah tersebut sesuai dengan kewarisan sah dan secara turun temurun dari Alm, Yunus Bin Djanji yang juga dikenal dengan Yunusu Bin Tadju. Diketahui Surat Lurah Kapasa Raya, Nomor: 479/196/KKR/VIII/ 2020. Menerangkan bahwa Rincik, Persil 64 DI, Blok 138, Kohir 402 C1 seluas 0,12 Ha atas nama Yunusu Bin Tadju. Adalah orang yang sama dengan yang tercatat dalam buku DHKP PBB tahun 1994 atas nama, M. Yunus Djanji.

Berikut ini, jawaban tergugat satu, hingga empat yang diwakilkan kepada Muhammad Arief Cs.

Perkataan adalah hal yang pertama diperiksa maka tepatlah jika kami selaku tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV menyoal persoalan adanya termin tentang Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari kuasa penggugat.

Hal ini sangat beralasan sebab berdasarkan undang undang RI no 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kami selaku tergugat I, tergugat II tergugat III
Dan tergugat IV sama sekali tidak menemukan termin Jaksa Pengacara Negara.

Selanjutnya termin tersebut hanya ditemukan dalam peraturan Jaksa Agung nomor. 4/A/JA.A/12/2010, namun hal tersebut bukan berarti kemudian tindakan penggunaan termin Jaksa Pengacara Negara menjadi benar.

Sebab jika merujuk pada Undang-undang RI No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat menciptakan normal baru.

Nah jika mencermati hal tersebut tentu penggunaan termin Jaksa Pengacara Negara sebagai norma baru, adalah hal yang jelas bertentangan dengan ketentuan undang undang RI no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dan jika hal ini diteruskan maka tentu pada akhirnya majelis hakim yang mulia pun dalam putusan bukan tidak mungkin akan meneruskan penyalahgunaan termin yang justru sudah melampaui apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adanya termin tersebut, satu satunya hanya dapat ditemukan dalam pasal 34 Undang-undang RI No 31 tahun 1999 tentang pembarantasan tindak pidana korupsi.

Yang menyatakan dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di pengadilan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN). Atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Bahwa jika mencermati uraian pasal diatas maka jelas dan tegas secara original intent pengunaan termin tersebut hanya digunakan dalam perkara gugatan perdata yang sebelumnya barasal dari perkara tindakan pidana Tipikor atau yang oleh beberapa ahli disebut dengan gugatan waris pidana.

Dimana bertujuan untuk menuntut pengembalian kerugian negara kepada parah ahli waris dan menuntut mengembalikan kerugian negara kepada para ahli waris dari terdakwa yang meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Jika terus cermati maka pasal 34 ini mempunyai sifat konstitusional bersyarat.
Dimana hanya dapat digunakan apabila telah sebelumnya dipersyaratkan, dan yang menjadi penekanan adalah bahwa termin tersebut hanya dapat digunakan dalam Perkara gugatan perdata khususnya waris pidana dalam perkara Tipikor.

Dimana kerjaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.

Dan jika merujuk para Undang-undang RI No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan maka tentu penggunaan termin tersebut adalah merupakan kesalahan penafsiran sebagaimana Teori Logical Fallacy.

Olehnya, berdasarkan seluruh uraian, pertimbagan hukum dari kuasa penggugat haruslah ditolak dikarenakan pertentangan degan peraturan dengan Undang-undang RI No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Gugatan Kabur

Bahwa Jika mencermati apa yang diuraikan oleh penggugat, maka secarah inhrent maupun semiotik apa yang didalilkan oleh penggugat telah masuk pada ranah adanya tindakan pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 2012 tentang pegadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan bukan merupakan gugatan sengketa hak milik.

Dan peraturan Mahkamah Agung RI No 3 tahun 2016, Tentang tata cara pengajuan keberatan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

Olehnya dikarenakan adanya keraguan dari gugatan penggugat mengakibatkan dalil gugatan penggugat menjadi kabur dengan demikian patut dan beralasan hukum, gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Kewenangan Absolut

Selanjutnya jika mencermati apa yang di uraikan oleh penggugat, maka sebagaimana ketentuan yang diatur tentang sengketa perihal pengadaan tanah. Kewenangan absolut dari peradilan tata usaha Negara (PTUN).

Merujuk pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan adanya keraguan dari penggugat dalam hal mengajukan gugatan. Khususnya mengenai sengketa yang terjadi, apakah sengketa perihal pengadaan tanah yang secara absolut merupakan kewenangan dari pengadilan tata usaha negara (PTUN). Olehnya patut dan beralasan hukum gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Kurang Pihak 

Gugatan penggugat Eror In Persona, sebab terhadap Tergugat II, tergugat III dan tergugat IV tidak semestinya ditarik dalam perkara ini sebagai tergugat karena tergugat II, tergugat III dan tergugat IV tidak lagi terkait dan ikut menguasai objek sengketa.
.
Tidak lagi menguasai dan tinggal diatas objek sengketa tersebut sehingga dengan demikan gugatan penggugat patut dan bermasalah hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurilium Litis Consortium)

Sebab di dalam objek sengketa saat ini dikuasai oleh beberapa orang yakni, Mega Wahyuni Syamsul, Krisdiyanto, Abdul Rahim, dan Febri Nurtanio.

Bahkan di dalam objek sengketa saat ini, terdapat empat rumah, yang berdiri dari tiga rumah permanen dan satu rumah semi permanen yang mana masing masing dikuasai di ditempatkan oleh, Mega Wahyuni Syamsul, Krisdiyanto, Abdul Rahim, dan Febri Nurtanio

Dan dimana pihak- Pihak tersebut telah membangun rumah permanen diatas tanah tersebut, maka wajib hukumnya pihak-pihak tersebut dilibatkan dalam Perkara aeqou.

Oleh karena tidak dilibatkan pihak-pihak tersebut dalam perkara sehingga dengan demikian gugatan penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil atau kurang pihak oleh karena gugatan penggugat cacat formil sehingga patut dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankeliji verklaard).

Bahwa selain dari pada apa yang tergugat uraikan diatas harusnya punggugat juga turut menggugat Dispenda kota Makassar. Hal ini terkait petitum penggugat menyatakan Bukti Rincik Persil 64 D.I Kohir 407 C1, atas nama Baso moha tidak memiliki kekuatan hukum. Karena surat tersebut merupakan produk dari Dispenda.(Andi Akbar Raja/M Said Welikin)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terbaru

To Top