Liputan Lintas Nasional

PT Kima vs Rohani: 2 Rincik, dan 1 Suket Garapan di Atas Obyek Sengketa, Ini Kata Lurah Kapasa Raya

MAKASSAR – persbhayangkara.id SULAWESI SELATAN

Perkara sengketa hak antara PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) Versus Rohani Cs (dan kawan-kawan) dengan Nomor: 130/Pdt.G/ 2021/ PN.Mks, terus bergulir di Pengadilan Negeri Makassar.

Sesuai informasi yang berhasil dihimpun Pers Bhayangkara, obyek sengketa yang terletak di Jl KIMA 10 Kel.Kapasa Raya, dengan luas 0,12 ha/1.200. M2. Di atasnya ada dua Rincik dan satu surat keterangan (Suket garapan).

Rincik versi Rohani, Kohir 407 C1, Persil 64 D1, Blok 138 Dibenarkan Lurah Kapasa melalui Surat keterangan nomor : 593/172/KKR/X/220, yang ditandatangani Lurah Kapasa, Abu Bakar di Makassar 11 oktober 2020.

Rohani, beberapa waktu lalu melalui telpon menyampaikan, pada tahun 1985 hingga 1990-an keluarganya membayar pajak.

“Dan dalam Rincik tersebut telah terjadi mutasi. Kalau soal mutasi coba konfirmasi ke pak Muhammad Aries Tjatjong, karena saat itu beliau sebagai petugas Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT). di Kecamatan Tamalanrea,” ucap Rohani.

Dia menambahkan, “Saya sangat kenal lokasi itu, karena saya dan Kakak saya serta adik-adik semua lahir dan besar di lokasi tersebut.”

Muhammad Aries Tjatjong yang ditemui di Jl Poros Daya, Rabu 19 Mei 2021 membenarkan setiap catatan perubahan (mutasi) Dirinya yang mencatat kemudian menstempel dalam Rincik milik Rohani, dengan, Kohir 407 C1, Persil 64 D1, Blok 138.

Ketika ditanya istilah Sima yang biasa ditemukan dalam sebagian Rincik, lelaki berbadan suburban yang mengaku sejak jadi PNS hingga Pensiun tetap disimpan di bagian PPAT ini menjelaskan, “Istilah Sima adalah istilah yang dipakai pada tahun 1950-an hingga 1969.”

“Kalau 1970 hingga awal 1993 istilah yang dipakai adalah IPEDA, sehingga bila ditemukan Rincik tahun 1970-an memakai istila Sima maka patut diduga Rincik tersebut palsu,” imbuhnya.

“Harus diketahui dan ingat bahwa tanah yang ada Rincik berarti itu tanah adat dan dikuasai secara turun-temurun, lain kalau tanah negara yang di atasnya ada surat keterangan garapan,” tutupnya.

Sementara Obyek yang sama terbit Suket Garapan atas nama Hj Rahmatiah, dan ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2008 dengan luas kurang lebih 1.400 M2. Suket tersebut ditandatangani Rahmatiah, disaksikan dan ditanda tangani Ketua RW 13, H.A.Mappaware, disaksikan, dibenarkan dan ditandatangani Lurah Kapasa, Patawari Mappanganro, serta dikuatkan, ditandatangani Camat Tamalanrea, Sabri.

Berdasarkan Suket Garapan tersebut, tanah negara yang digarap Rahmatiah, dan oleh pihak PT. KIMA melepaskan hak Rahmatiah melalui Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah yang ditandatangani di Makassar pada tanggal 16 Jumi 2009.

Proses tandatangan pelepasan hak atas tanah antara, Rahmatiah dan Bachder Djohan (pihak KIMA) dilaksanakan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, dengan legeslasi nomor 04/PPLH/VI/2009.

Diketahui, “belakangan,” di lokasi yang sama muncul Rincik milik Rahmatiah, Kohir 402 C!, Persil 64 D1, Blok 138 atas nama Yunusu Bin Tadju. Rincik milik Rahmatiah pun mendapat Pengakuan dari lurah Kapasa, bahwa data dalam Rincik benar dan tercatat dalam buku leter F Kelurahan Kapasa.

Pengakuan Lurah Kapasa tertuang dalam Surat Keterangan dengan nomor : 593/154/KKR/III/2020, Ditandatangani Lurah Kapasa Abu Bakar di Makassar 23 maret 2020.

Sehubungan dengan Surat Keterangan Nomor: 479/ 196 / KKR/VIII/2020 yang ditandatangani Lurah Kapasa Raya Abu Bakar pada tanggal 13 Agustus 2020. Wartawan Pers Bhayangkara meminta tanggapan Lurah Kapasa Raya di Kantornya, Selasa (4/5/2021), Abu Bakar mengatakan, “Yunusu bin Tadju sebagaimana tercatat dalam Rincik, Blok 138, Kohir 402, C1 Persil: 14 S III luas 0, 31 ha. 66 S II Luas 0, 16 ha. 29 D I Luas 0, 21 ha. 36 D I Luas 2, 52 ha. 44 D I Luas 0, 51 ha. 64 D I Luas 0, 12 ha.”

“Adalah orang yang sama dengan apa yang tercatat dalam buku DHKP PBB Tahun 1994, Nomor: 73, 71, 150, 004, 009- 0104, 0 atas nama M. Yunus Djanji,” terang Abu Bakar.

Menjawab pertanyaan wartawan, Abu Bakar menegaskan, “Walaupun tidak ada penetapan pengadilan, tetapi saya yakin dua nama itu adalah satu orang sebagaimana tercatat dalam Rincik dan buku DHKP PBB tahun 1994. Dan juga atas penegasan Rahmatiah sebagai anak Yunusu Bin Tadju. Dan surat keterangan seperti sudah sering kami buat,” tutupnya. (Andi Akbar Raja/M Said Welikin)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terbaru

To Top