Kronik polri

12 Polsek di Lamongan yang Tidak Lagi Melakukan Penyidikan

LAMONGAN – persbhayangkara.id JAWA TIMUR

Keputusan Kapolri Jenderal Polisi Listiyo Sigit Prabowo tentang Polsek yang tidak lagi menangani proses penyidikan,
Untuk Polres Lamongan ada beberapa Polsek yang tidak lagi melakukan penyidikan, dijelaskan oleh Kapolres Lamongan AKBP Miko Indrayana S.I.k melalui Kasubbag Humas Polres Lamongan Iptu Estu Kwindardi S.H bahwa di Kabupaten Lamongan ada 12 Polsek yang di putuskan untuk tidak menangani penyidikan.

“Ada 12 Polsek di wilayah Kab. Lamongan yaitu Polsek Buluk, Polsek Brondong, Polsek Glagah, Polsek Kalitengah, Polsek Karangbinangun, Polsek Kembangbahu, Polsek Laren, Polsek Mantup, Polsek Sarirejo, Polsek Sukodadi, Polsek Sekaran, Polsek Turi” Kata Kasubbag Humas Polres Lamongan Iptu Estu Kwindardi S.H, Jum’at, 02/04/2021

Pelakasanaan kebijakan tersebut berdasarkan surat keputusan Kapolri Nomor Kep:613/III/2021 tentang penunjukan Kepolisian Sektor hanya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan) per tanggal 23 Maret 2021 yang ditanda tangani langsung Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo.

“Bahwa hal itu sudah disampaikan Kapolri saat Comamnder Wish pada tanggal 28 Januari 2021 yang lalu terkaiat 4 bidang transformasi untuk mewujudkan Polri Persisi” Jelas Iptu Estu

Keempat bidang tersebut yaitu penataan kelembagaan, kegiatan penguatan Polres dan Polsek sebagai lini terdepan pelanyanan Polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan Polsek hanya untuk pemeliharaan Kamtibmas pada daerah tertentu tidak melakukan penyidikan. tutur nya

“Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugas nya mempedomani surat Kapolri perihal direktif Kapolri tentang kewenangan Polsek tertentu” Jelasnya

Kasubbag Humas Polres Lamongan Iptu Estu Kwindardi S.H menambahkan bahwa “keputusan itu berdasarkan Undang-undang Nomer 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia , serta peraturan Presiden Nomer 52 tahun 2010 tentang sunsunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai mana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomer 5 tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomer 52 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia”tegasnya

Perlu diketahui, keputusan ini di buat usai memperhatikan usulan dari sejumlah Polda terkait penunjukan Polsek hanya untuk pemeliharaan keamanan, ketertiban dan tidak melakukan penyidikan sesuai program prioritas Kapolda pada bidang transformasi.

Tak hanya itu ada sejumlah kriteria atau alasan sebuah Polsek tidak bisa melakukan penyidikan, ada yang karena jarak tempuh dari Polres, ada pula yang karena menerima sedikit laporan Polisi dalam setahun. (Ang)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terbaru

To Top