Kronik polri

10 Korban Terorisme Dapat Bantuan Negara dengan Jumlah Bisa Buat Usaha

MAKASSAR – persbhayangkara.id SULAWESI SELATAN

Sepuluh korban tindak pidana terorisme masa lalu. Dari beragam peristiwa terorisme yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2002. Kini mendapat perhatian oleh negara dengan mendapat nilai ganti kerugian (kompensasi), senilai Rp2.015.000.000,-

“Besaran nilai kompensasi yang diterima oleh korban telah mengikuti skema satuan biaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dengan rincian Rp250.000.000, untuk korban meninggal dunia; Rp210.000.000 untuk korban dengan kondisi luka berat; Rp115.000.000 untuk korban luka sedang dan luka ringan Rp75.000.000,” beber Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution dan Livia Iskandar saat penyerahan kompensasi di Hotel The Rinra Makassar, Sulawesi, Jum’at (22/01/2021).

Dia menyebutkan korban terorisme di Sulawesi Selatan yang menerima kompensasi terdiri dari 6 orang korban meninggal dunia, 1 orang mengalami luka berat, 2 orang luka sedang dan 1 orang mengalami luka ringan.

“Untuk korban meninggal dunia, kompensasi diserahkan kepada ahli warisnya,” ujar Livia Iskandar.

Dalam.sebuah peristiwa yang tercatat lanjutnya yakni pada peristiwa terorisme yang dialami adalah Bom McDonalds Makassar (2002), Bom Cafe Bukti Sampodo Palopo (2004), Bom Polsek Bontoala (2018) dan beberapa perisitwa penyerangan dan penembakan yang menyasar anggota kepolisian.

“Ada satu peristiwa terorisme yang terjadi di Solo, Jawa Tengah, namun korbannya berdomisili di Kabupaten Pinrang,” ungkap dia.

Sementara itu Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution mengatakan, penyerahan kompensasi pada kesempatan kali ini merupakan wujud implementasi UU No 5 Tahun 2018.

Menurut Nasution, sejak UU itu terbit, jalan pemulihan bagi korban terorisme terasa makin mulus. Sebab, negara secara benderang telah menyatakan bahwa seluruh korban terorisme merupakan tanggung jawabnya. UU No 5 Tahun 2018 merupakan regulasi yang sangat progresif dan menunjukan keberpihakan terhadap korban terorisme.

“Nah hal yang istimewa dari Undang-Undang ini adalah munculnya terobosan hukum yang membuka kesempatan bagi korban terorisme masa lalu untuk mendapatkan kompensasi tanpa melalui jalur pengadilan,” kata Nasution.

Dalam penjelasan UU tersebut kata dia lagi, yang dimaksud korban terorisme masa lalu adalah Korban langsung yang diakibatkan dari tindak pidana Terorisme sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berlaku ditarik hingga peristiwa bom Bali 1 tahun 2002. Aturan yang lebih teknis menjabarkan Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sesuai yang diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 diatur dalam PP No 35 Tahun 2020 yang baru terbit pada Juli 2020;

“Sepuluh orang korban yang mendapatkan kompensasi pada kesempatan kali ini merupakan bagian dari 215 korban terorisme masa lalu yang telah berhasil teridentifikasi dan diinventarisasi,” ungkap Nasution

Dia melanjutkan, LPSK telah berhasil menetapkan sebanyak 215 Korban terorisme, baik yang berstatus sebagai korban langsung maupun korban tindak langsung (ahli Waris dari korban yang meninggal dunia). Sejumlah korban tersebut berasal dari 40 peristiwa terorisme di masa lalu, besaran nilai kompensasi yang akan dibayarkan mencapai Rp39.205.000.000.

“Penyerahan perdana secara simbolis diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Desember 2020 di Istana negara, selanjutnya LPSK akan menyampaikan langsung ke setiap wilayah dimana korban berdomisili” tambah Nasution

Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Livia Iskandar menambahkan nilai kompensasi yang diterima tentu belum sebanding dengan penderitaan korban yang telah menanti selama belasan tahun, dimana korban mungkin mengalami degradasi ekonomi karena kehilangan pekerjaan dan kehilangan kesempatan mencari nafkah, trauma psikologis yang dialami bertahun-tahun, derita fisik yang tidak dapat disembuhkan serta mendapat stigma karena kondisi fisik.

“Dengan, kehadiran negara saat ini diharapkan menjadi suntikan semangat baru bagi korban untuk melanjutkan hidup di masa yang akan datang,” terang Livia

Kendati demikian berharap bahwa kompensasi yang diterima oleh para korban, dapat dimanfaatkan secara bijaksana serta dapat digunakan oleh para korban untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi korban.

“Kami ( LPSK), pun telah merancang program pendampingan melalui kegiatan pelatihan dan pembekalan keterampilan bagi para korban tindak pidana, khususnya korban terorisme. Dan berharap agar pemerintah daerah untuk membantu pendampingan kewirausahaan untuk para penyintas tindak pidana yang telah mendapat hak kompensasinya,” tandas Livia.

Dalam penyerahan kompensasi kepada korban dilaksanakan secara sederhana dan tetap mematuhi protokol kesehatan, Kegiatan ini juga disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Kapolda Sulsel dan Kajati Sulawesi Selatan serta beberapa tamu undangan lainnya. (Andi Akbar Raja)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terbaru

To Top