Kronik polri

Polda Sulsel Tindaklanjuti Maklumat Kapolri Terkait Simbol dan Kegiatan FPI Dilarang

MAKASSAR – persbhayangkara.id SULAWESI SELATAN

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel, Irjen Pol Merdisyam melalui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kombes Pol Ibrahim Tompo dengan tegas menyampaikan masyarakat agar tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI.

Ketegasan itu dilakukan kata Kabid Humas berdasarkan maklumat KapolriJenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si, dengan nomor :Mak/1/I/2021 tanggal 1 Januari 2021 Tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), Jumat 01/01/2021.

“Maklumat tersebut dikeluarkan berdasarkan keputusan bersama sejumlah Menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,” ungkap Kabid Humas mengutip maklumat Kapolri, Minggu (3/1/2021).

Pelarangan kegiatan FPI sambungnya tertuang pada Keputusan Nomor:220-4780 Tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020;KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang larangan kKlegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam.

“Kapolri mengeluarkan Maklumat guna memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI),” ujarnya menambahkan.

“Masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, serta mengedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI–Polri untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk/banner, atribut, pamflet, dan hal lainnya terkait FPI,” tegasnya.

Perwira tiga bunga melati dipundaknya ini melanjutkan, Masyarakat diminta untuk tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

“Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian,” tegasnya lagi. (Andi Akbar Raja)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terbaru

To Top