Liputan Sosial Masyarakat

Tiga Lembaga Swadaya Masyarakat Tanyakan Kebijakan Terkait Adanya Tambak Udang Watulimo

Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, dan Ketua Komisi II, Pranoto

TRENGGALEK – persbhayangkara.id JAWA BARAT

Kelompok warga Trenggalek yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yaitu Lembaga Garuda Muda Indonesia (LGMI), Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI), dan Kesatuan Pengawasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini dengan Komisi II, bertemakan atau pokok bahasan Pemulihan Ekonomi Masyarakat dan Nelayan Wilayah Pesisir.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, diselenggarakan di ruang rapat lantai satu gedung DPRD Trenggalek, Kamis (17/12/2020). Di ikuti Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Trenggalek, PKPLH Trenggalek, Kesbangpol Trenggalek, Dinas Kehutanan Propinsi Jatim, dan Perhutani.

Pimpinan rapat Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, dan Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Pranoto.

Dalam RDP kemarin, terjadi pemaparan-pemaparan dari para peserta, baik dari OPD maupun dari LSM.

Dari Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Kepala Dinas, Ir. Cusi Kurniawati, M.Si, mengatakan bahwa budidaya tambak udang di kawasan Prigi Kecamatan Watulimo, mampu menghasilkan 155 ton udang sekali panen.

“Artinya, itu mampu membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar. Dengan adanya usaha tambak ini, maka geliatnya akan dirasakan oleh masyarakat,” ujar Cusi.

Namun, masyarakat yang akan berusaha di bidang perikanan budidaya, khususnya tambak udang, harus memiliki ijin dan memiliki sertifikat tanah.

“Karena yang dipergunakan adalah sebagian besar lahan Perhutani.”

Kepala Dinas PKPLH, Mulyono, kami sering mengadakan penyuluhan kepada masyarakat pesisir terkait dengan penggunaan lahan atau tanah yang diperuntukkan kegiatan usaha tambak udang.

“Setiap kami adakan tes tanah di lapangan, maka kami pun melakukan penyuluhan terkait dengan perijinan.”

Namun, dalam penyampaian dari OPD tadi, dipertanyakan regulasi wilayah kawasan Prigi sebagai usaha tambak udang oleh perwakilan LSM, baik dari LGMI, KPK RI, dan LAKI.

Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Trenggalek Tahun 2020, tak ada kalimat yang menyebutkan kawasan Prigi menjadi tempat usaha budidaya tambak udang. Bahkan suatu kondisi, yang menjadi kawasan usaha tambak udang adalah Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Panggul.

“RTRW 2012, menyebutkan bahwa kawasan Prigi adalah budidaya tambak kerang dan keramba lobster, bukan tambak udang,” kata Ketua LGMI, Imam “ceklik” Bahruddin..

Ditambahkan pula oleh Hamzah, dari LAKI, tentang pasal 63 Perda Nomor 16 Tahun 2012, tidak ada lokasi tambak udang di Kecamatan Watulimo. Dan Surat Edaran Bupati Trenggalek Nomor 52313764/606.024/2020, Kewajiban Tentang IPAL Khusus Usaha Tambak dan Khusus Usaha Industri Perikanan.

“Mohon regulasi tersebut diperhatikan.”

Wahono Arief sebagai Wakil Ketua LSM LGMI, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah harus hadir di masyarakat sebagai pelindung bagi warga Trenggalek.

“PP 23 Tahun 2020 tentang Percepatan Ekonomi Nusantara, tidak mengijinkan Pemerintah untuk berbisnis. Artinya, Pemerintah harus hadir sebagai pelindung bagi warga masyarakat.”

Aris Priyo Handoko dari LSM LAKI Divisi Investigasi pun mengkhawatirkan jika keberadaan investor tambak udang dari luar daerah akan menjadikan dominasi harga, hingga menjadikan ketergantungan para pemilik tambak lokal.

Kita mencari sebuah solusi untuk regulasi yang akan di bentuk bersama. KPK RI bersikap pro masyarakat kecil.

“Harusnya Pemerintah Daerah hadir disitu, sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat kecil. Bentuk solusi dan solutif. Konsisten dan komitmen taat hukum bagi stakeholder maupun bagi masyarakat. Sehingga, Pemda mampu menjadi fasilitas komunikasi bagi masyarakat untuk mendapatkan ijin atau rekomendasi dari Pemerintah Pusat,” jelasnya.

Doding Rahmadi, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, mengatakan, 50% lahan milik Perhutani yang dipergunakan oleh masyarakat tambak.

“Kita berharap agar masyarakat lebih berdaya dalam bidang pertambakan. Sesuai dengan RTRW, luas lahan untuk tambak sekitar 126 hektare.”

Ketua LSM LGMI, Imam Ceklik, ketika di mintai keterangan oleh awak media, menyebutkan bahwa dimasa pandemi Covid-19 harus dikembangkan ekonomi, agar keterpurukan perekonomian segera teratasi.

“Bangkit secara ekonomi dengan benar”

Saat dinyatakan tentang persoalan hukum yang menjerat masyarakat Prigi, Imam Ceklik pun menegaskan kalau ada proses hukum, semua harus diproses hukum.

Jangan terbang pilih. Meminimalisir segala masalah yang terkait dengan jeratan hukum bagi masyarakat petambak. Pemerintah Daerah harus hadir sebagai bentuk kepedulian dan perlindungan kepada masyarakat, “pungkasnya. (bud)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terbaru

To Top