Kronik polri

Kapolres Muaro Jambi Hadiri Rakor Penegakan Hukum Prokes dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

MUARO JAMBI – persbhayangkara.id JAMBI

Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Mapolres Muaro Jambi, dalam rangka suksesnya Pemilihan Serentak Tahun 2020 Aman dari Covid-19 .

Bertempat di Aula Endra Dharma Laksana Polres Muaro Jambi telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penegakan Hukum terkait Protokol Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam rangka suksesnya Pemilihan Serentak Tahun 2020 Aman dari Covid-19 yang dipimpin oleh Kapolres Muaro Jambi Akbp Ardiyanto, S.I.K., M.H pukul 10.30 18/09.

Kegiatan rakor ini juga dihadiri oleh

  1. Bupati Muaro Jambi yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan H. Erwansyah, S.H.
  2. Dandim 0415/Bth yang diwakili oleh Danramil Sengeti Kapten Inf. Mujiono.
  3. Ketua KPUD Muaro Jambi Elfi Prasetia, S.P.
  4. Ketua Bawaslu Muaro Jambi M. Yusuf, S.E.
  5. Kabag Ops Polres Muaro Jambi Akp Ayani, S.P., S.I.K.
  6. Kasat Sabhara Polres Muaro Jambi Akp Viktor Tamba, A.Md.
  7. Kasat Intelkam Polres Muaro Jambi Iptu Razali, S.H.
  8. Kapolsek dan Kapolsubsektor Jajaran.
  9. Kbo Sat Intelkam Polres Muaro Jambi Iptu Heriansyah.
  10. Perwakilan Partai Pengusung yakni Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Golkar dan PAN Kapolres Muaro Jambi AKBP Ardiyanto, S.I.K., M.H menyampaikan
    “Pada hari ini kita melaksanakan Rapat Koordinasi Penegakan Hukum terkait Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam rangka suksesnya Pemilihan Serentak tahun 2020.

Tujuan dilaksanakannya Pilkada yakni jujur, aman dan adil sehingga kita harus melaksanakan sesuai bidang kerja masing-masing, saya selaku Kapolres Muaro Jambi bertanggung jawab untuk menjaga situasi kamtibmas dan penyelengara Pilkada yakni KPUD Muaro Jambi dan Bawaslu Muaro Jambi saya yakin juga sudah melaksanakan kegiatannnya sesuai dengan Tahapan saat ini.

Harapan kita semua di akhir Pilkada ini pelaksanaan aman dan kondusif serta dapat memilih Pemimpin yang amanah sesuai harapan kita bersama, saat ini kita ketahui bersama bahwa di seluruh dunia sedang terjangkit wabah virus corona dan sampai saat ini belum ada anti virusnya sehingga dalam rangka Rapat Koordinasi ini saya mengundang Penyelenggara, Pengawas dan Partai Pengusung Pilkada Gubernur, pesan Kapolda Jambi untuk tetap mengikuti protokol kesehatan pada saat mengikuti Rapat bersama Mendagri.

Saya menegaskan kembali dari bapak Mendagri bahwa perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi terkait Protokol Kesehatan, mengingat pelaksanaan Pilkada pasti akan menimbulkan mobilisasi massa yang besar sehingga harus mematuhi Protokol Kesehatan. Untuk Protokol Kesehatan harus di pedomani oleh kita semua, baik pada setiap kegiatan masyarakat maupun kegiatan politik harus mematuhi protokol kesehatan.

Saat ini Tim Gugus Tugas Kab. Muaro Jambi terus memberikan himbauan terkait protokol kesehatan, saat ini juga kami bersama Pemda Muaro Jambu terus memberikan himbauan terkait Perbup Nomor 51 tahun 2020 dalam rangka pencegahan penularan virus covid-19.

Dengan telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi ini kita semua harus berkontribusi dalam mensukseskan pelaksanaannya, nanti kita juga melaksanalan Deklarasi Damai dan Deklarasi Pencegahan Penularan virus covid-19 pada Pilkada Serentak Tahun 2020, mari kita berdoa bersama agar wabah virus ini bisa cepat berlalu dan mudah-mudahan pada tahun 2021 mendatang Pemerintah bisa menyiapkan vaksin kepada masyarakat.

Bupati Muaro Jambi Hj Masnah Busro menyampaikan yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan H. Erwansyah, S.H :
a. Kegiatan rakor ini kita laksnakakan bertujuan untuk kita mengantisipasi virus corona, dalam pilkada ini kita pasti akan mengumpulkan masa yang banyak, mari kita dukung pelaksnaaan dan jujung tinggi kebersamaa dalam pilkada saat ini.
b. Agar pelaksana dan pengawas pemilu serta partai politik tetap mematuhi peraturan Bupati untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar masyarakat kita jangan ada lagi yang beratambah terjangkit virus corona ini.

Penyampaian Materi dari Ketua KPUD Muaro Jambi Elfi Pradetio, S.P :
a. Pilkada tahun 2020 saat ini sangat istimewa semua tahapan yang kita laksanakan saat ini harus sesuai dengna protokol kesehatan, KPU RI juga mengeluarkan PKPU No 10 Tahun 2020 perubahan dari PKPU No 06 Tahun 2020.
b. Pemuktahiran data pemilih telah di lakukan coklit untuk mencocokan data pemilih dengan menyandingkan dengan E-KTP, Jumlah mata pilih sementra 278.654. nanti masyarakat akan melihat nama nya pada pengumuman apabila nama nya tidak terdaftar agar segera melaporkan kepada PPS dengan syarat membawa E-KTP dan KK.
c. Pada saat kegiatan Pleno harus tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah terjadi penularan covid 19.
d. Pertemuan terbatas dilakukan di ruangan tertutup dengan jumlah yang telah di batasi sebanyak 50 orang, Untuk kampanye rapat umum harus membatasi dengan jumlah 100 orang harapan kami pada saat kampanye terbuka sesuai daring dari pasangan calon.
e. Kampanye dilaksanakan salama 71 hari, setelah memasuki masa tanang nanti kita bersama- sama untuk menurunkan serta membersihkan APK paslon, APK dilarang dipasang di masjid, sekolah, kantor Desa.
f. APK nanti ada di siapkan oleh KPU dan ada juga yang dipasang oleh Tim paslon ditempat yang telah ditetap kan.
g. Waktu pemungutan dan penghitungan pemilih nanti di terapkan memakai sarung tangan dan masker dan di tetaskan dengan tinta, KPPS kita telah dilakukan rapid dan swab, untuk pemilih nanti akna di cek suhu apbaila suhu melibehi 37’3C dipisahkan dan di arahkan ke bilik yang telah disiapkan.

Penyampaian Materi dari Ketua Bawaslu Muaro Jambi bapak M. Yusuf, S.E tentang Peraturan nomor 4 tahun 2020 tentang Pengawasan :
a. Jenis pelanggaran :
1) Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjapankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan.
2) Pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.
3) Tindak pidana pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
4) Selain ketiga jenis pelanggaran, dalam UU pemilihan juga mengatur adanya pelanggaran hukum lainnya yaitu Netralitas ASN/Kades.

b. Berdasarkan PB No. 4 Tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Protokol kesehatan dijelaskan dalam Pasal 3 pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilihan serentak lanjutan dengan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan pengawas pemilihan dan pihak lain, sbb :
1) Kegiatan tatap muka dalam ruangan mengikuti Protokol Covid.
2) Kegiatan tatap muka diluar ruangan mengikuti Protokol Covid.
3) Kegiatan mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu dengan mengikuti Protokol Covid.
4) Penyampaian dan penyimpanan berkas dengan mengikuti Protokol Covid.
5) Protokol dan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi berdasarkan Pasal 75 yaitu membatasi jumlah peserta Bimtek guna menghindari kerumunan peserta Bimtek.

Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Pasal 43, yakni :

Dalam situasi pandemi Covid-19 laporan dugaan pelanggaran pemilihan dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung.

Penyampaian secara langsung yaitu petugas penerima menerima laporan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19, ruang penerima laporan wajib sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19, pelapor mematuhi ketentuan pembatasan terkait pengerahan massa.

Penyampaian secara tidak langsung yaitu laporan dugaan pelanggaran pemilihan dapat disampaikan melalui surat elektronik resmi yang ditentukan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota.

Sanksi bagi peserta Pilkada dan Parpol pendukung dan/atau Tim Pemenangan apabila tidak menerapkan protokol kesehatan pada Pilkada Lanjutan Tahun 2020 sesuai Pasal 40 yaitu dalam hal Paslon, Tim Kampanye, Petugas Penghubung dan/atau pihak yang terlibat dalam kegiatan tahapan Pemilihan tidak menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK atau PPS sesuai tingkatan berdasarkan ketentuan Perundang- undangan.

Pembacaan Deklarasi Damai yang dipimpin oleh Kapolres Muaro Jambi dan diikuti oleh seluruh Peserta yang hadir, dengan Narasi :

Akan menjaga situasi kamtibmas, yang aman sejuk dan damai serta sehat selama proses pentahapan Pilkada Serentak tahun 2020 berlangsung.

Membantu panitia Pilkada Serentak tahun 2020, Pemerintah, TNI dan Polri dalam mensukseskan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum selama rangkaian TahaPan Pilkada serentak tahun 2020 berlangsung.

Mengecam segala bentuk tindakan kejahatan, tindakan anarkis serta segala bentuk perbuatan yang dapat memecah belah kesatuan dan persatuan diwilayah Kab. Muaro Jambi.

Menerapkan protokol kesehatan covid-19 di setiap kegiatan demi terwujudnya Pilkada Serentak tahun 2020 yang sehat dan terbebas dari covid-19.

Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan golongan demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif selama Pilakada Serentak tahun 2020.
g. Demikian komitmen bersama ini kmi susun untuk dilaksanakan, sebagai pernyataan sikap kami, kami bubuhkan tanda tangan kami.
Penandatanganan Komitmen Bersama dalam rangka mewujudkan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang aman, sejuk, damai serta sehat diwilayah Kabupaten Muaro Jambi

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terbaru

To Top