Liputan Lintas Nasional

APH Diminta Periksa Perusahaan Ilegal yang Terletak di Lawang

MALANG – persbhayangkara.id JAWA TIMUR

Kamis 3/9/2020, Terkait pabrik llegal yang berada di kecamatan Lawang kabupaten Malang harus segera di tindak Aparat Penegak Hukum, karena ada berapa perusahan siluman tidak memasang papan nama CV atau PT dan diduga untuk menghindari pajak, produksinya tidak jelas, karyawan juga tidak memiliki BPJS tenaga kerja, dan upah kerja pun tidak sesuai UMR Kabupaten Malang. Dampak dari limbah di sekitar tersebut sangat memprihatinkan, ada juga yang mengalami gatal – gatal tutur narasumber dan lingkungan di sekitar pabrik sudah tidak sehat warga Sering sesak nafas dan batuk – batuk diduga perusahaan memakai bahan kimia saat mengolah bahan yang menimbulkan asap beracun dan pembuang limbah sembarangan bahan beracun berbahaya (B3). Membuang sembarangan dapat dijerat pidana dengan sanksi denda mencapai miliar rupiah apa bila perusahaan tidak bisa mengelolah limbahnya sendiri. Aparat Penegak Hukum di minta menindak tegas.

Sementara itu pabrik yang tidak mengolah limbahnya kembali dapat didenda minimal Rp 1 miliar dan maksimal Rp 3 miliar.
hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Sanksi tentu pidana. Kalau sesuai Pasal 103, penghasil limbah B3 yang tidak mengelola, kemudian (Pasal) 104-nya tidak ada izin mengolah, itu ancamannya satu tahun (penjara) dan (denda) Rp 1 miliar, maksimal 3 tahun dan denda Rp 3 miliar.

Adapun berdasarkan Pasal 103 UU Nomor 32 Tahun 2009, diatur bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 harus mengelola limbah yang dihasilkannya.

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah),” demikian bunyi Pasal 103 UU tersebut.

Sementara itu, dalam Pasal 104 disebut bahwa setiap orang yang membuang limbah secara sembarangan dapat didenda maksimal Rp 3 miliar dan penjara maksimal 3 tahun.

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah),” bunyi pasal, narasumber,”mengatakan atap rumahnya ko berlumut padahal baru ganti 3 bulan, berarti di wilayah ini ada perusahaan tidak mengolah limbahnya langsung main buang limbahnya,”tuturnya, apa bila perusahaan yang terbukti membuang limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) di wilayah lawang dan sekitarya akan segera saya laporkan ke dinas terkait.

Dinas Lingkungan Hidup akan saya minta di kroscek perusahaan ilegal yang ada di Lawang agar melakukan tindakan dan pengawasan, apa bila Dinas Lingkungan Hidup kabupaten malang tidak ada tindakan ada apa ? jika terbukti, perusahaan membuang limbah B3 sembarangan maka dipastikan perusahaan yang harus bertanggung jawab agar diproses hukum.

Pembuangan limbah sembarangan pencemaran menganggu komponen ekosistem dan bisa menimbulkan iritasi pada manusia serta menimbulkan fatal pada tubuh dan penyakit kronis dan pencemaran ini merusak lingkungan, jika tidak segera diatasi, pencemaran tersebut dapat merusak dan mengancam kelangsungan makhluk hidup, (Ro-si).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terbaru

To Top