Liputan Lintas Nasional

Pemprov Sambut Baik Pembentukan Komite Advokasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

PALANGKA RAYA – persbhayangkara.id KALTENG

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Fahrizal Fitri menghadiri acara bersama Koordinator Wilayah II KPK Asep Rahmat Suwanda dengan agenda menindaklanjuti pembentukan Komite Advokasi Daerah (KAD), bertempat di Aula Eka Hapakat, Rabu (26/08/2020) sore.

Dalam pertemuan tersebut, Sekda menyambut baik kehadiran KPK RI di Kalimantan Tengah melalui Korwil II. Sekda menekankan kembali komitmen Kalimantan Tengah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan perubahan fokus pada 8 area reformasi birokrasi, yaitu organisasi kelembagaan dan tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir, dan budaya kerja aparatur.

Sementara itu, dalam rangka peningkatan ekonomi dan pembangunan daerah, diperlukan campur tangan pelaku usaha dan investor. Tugas pemerintah sebagai pemberi penjelasan regulasi, proses bimbingan, dan pengadaan. Terjadinya mal adminsitrasi, Pungli, dan suap dapat mengakibatkan inefisiensi bagi dunia usaha. Guna mengatasi hal tersebut, perlu adanya kolaborasi efektif antara pihak pemerintah, masyarakat, LSM, swasta, pelaku usaha, dan penegak hukum untuk bersama-sama memperbaiki regulasi pemerintah, menegakkan kode etik, meningkatkan pengawasan, menyederhankan proses layanan publik, dan menegakkan hukum dalam penanganan kasus korupsi.

Kerjasama erat para pihak tersebut diperlukan untuk memonitor laporan masyarakat dan pelaku usaha. “Aksi bersama dapat dimulai dengan pelaku usaha berhenti memberi gratifikasi dan aparatur negara berhenti menerima gratifikasi!” tegas Sekda.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah mengapresiasi inisiatif KPK dalam mengakselerasi pencegahan korupsi di Kalimantan Tengah, khususnya sektor bisnis, sehingga membentuk KAD Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut sejalan dengan semangat Kalimantan Tengah dalam menciptakan tata kelola yang baik, bebas korupsi, dan memberi kemudahan pada proses dunia usaha, serta transparansi pada proses pengadaan barang dan jasa.

KAD diaharapkan mampu menghentikan kasus korupsi baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota, sehingga dapat memajukan perekonomian dan pembangunan di Kalimantan Tengah.

Koordinator Wilayah II KPK Asep Rahmat Suwanda mengungkapkan mayoritas kasus suap yang ditangani KPK melibatkan pihak swasta. Untuk itu, ia berharap agar KAD Provinsi Kalimantan Tengah dapat secepatnya dibentuk secara resmi oleh Kepala Daerah supaya ada landasan hukum melaksanakan rencana aksi selanjutnya.

Turut hadir dalam forum tersebut mendampingi Sekda, Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah Sapto Nugroho dan kepala perangkat daerah terkait, serta dari pelaku usaha hadir Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Gapensi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Tengah, Ketua Dewan Pengurus Daerah REI Kalimantan Tengah, dan Ketua Asosiasi Kontraktor Kalimantan Tengah. (45R/Rls)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terbaru

To Top