JAKARTA – persbhayangkara.id DKI Kamis, 12/09/2019 16.24
Capim (Calon pimpinan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) petahana Alexander Marwata mengatakan dengan fulgar bahwa hanya orang goblok yang bisa kena operasi tangkap tangan (OTT). Beliau menyampaikan hal itu saat ditanya terkait pencegahan lebih penting dari penindakan dalam uji kepatutan dan kelayakan capim KPK di Komisi III DPR RI.
Alex mengatakan kalau OTT adalah suatu hal yang mudah dilakukan dan tidak menarik. Namun kegiatan itu menyita perhatian besar dari publik melalui media dan medsos lainnya.
“Saya tidak begitu terkesan dengan kegiatan OTT di KPK meski saya ada di dalamnya. Tidak membutuhkan teknik yang rumit, kalau boleh saya katakan, hanya orang goblok saja yang kena OTT. Orang tidak capek (melakukannya),” ucap Alex di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/9).
Belakangan ini KPK memang selalu gencar melakukan OTT, khususnya yang melibatkan kepala daerah. Alex pun yakin KPK masih akan terus melakukan OTT di hari-hari mendatang.
“Apakah OTT KPK yang kemarin itu yang terakhir, saya katakan tidak,” imbuhnya.
Alex menjelaskan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinyatakan bahwa seseorang bisa mengeluarkan biaya antara 20 M hingga 30 M untuk menjadi kepala daerah.
Menurutnya, hal itu membuat seorang kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi karena biaya yang dikeluarkan hingga puluhan miliar itu tidak akan bisa kembali bila hanya mengandalkan uang dari penghasilan sebagai kepala daerah.
“Saya bisa pastikan penghasilan yang bersangkutan selama lima tahun ke depan tidak mungkin bisa menutupi biaya itu. Akhirnya orang akan terjebak itu, pasti,” ucap Alex.
Alex menerangkan KPK sebenarnya sudah melakukan banyak program terkait pencegahan. Namun kinerja pencegahan KPK tidak banyak diliput media massa dibandingkan kegiatan OTT.
Dia menyampaikan hal tersebut jadi salah satu kelemahan KPK saat ini. Komisi Antirasuah, menurut Alex, kurang bisa menggaet media massa terkait pencegahan.
Lebih lanjut, Alex juga menyampaikan pandangan terkait pencegahan. Menurutnya, KPK seharusnya juga mengutamakan pencegahan.
Kemudian Alex memaparkan banyak contoh kasus dalam pelelangan, KPK telah mengetahui ada potensi seorang pengusaha akan memicu korupsi. Ada dua pilihan, KPK melarang sang pengusaha ikut lelang dan KPK membiarkan pengusaha ikut lelang sambil bersiap melakukan OTT.
“Jika digunakan intervensi, bisa mencegah. Di sisi lainnya dapat menyelamatkan orang-orang yang mungkin bisa terpidana. Saya akan di bully banyak orang karena ini tidak populer,” ungkapnya.
(JMart)
Leave a Reply
