Liputan Berita Politik,Hukum dan Keamanan

APH DI MINTA PERIKSA! ADA DUGAAN KORUPSI DANA DESA TUNJUNG TIRTO

MALANG – persbhayangkara.id JAWA TIMUR 24/07/2019

Saat konfirmasi terkait anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Tunjung Tirto juga mengenai pemberitaan dana desa Tunjung Tirto, anggota dewan Komisi1 kabupaten malang incumbent terpilih kembali selaku suami kepala desa Tunjung Tirto kecamatan Singosari kabupaten Malang, mengatakan dari media kalau tujuan kesini klarifikasi, kalau mau tulis “silakan di tulis”, mengenai dana desa Tunjung Tirto media pers bhayangkara Terkait temuan dugaan korupsi dana desa Tunjung Tirto akan segera melaporkan temuan penyalah gunaan anggaran dana desa Tunjung tirto.

Hasil temuan di tahun 2017 – 2019. Terkait anggaran BUMDES tahun 2017 penyertaan modal BUMDES tahun 2017 sebesar Rp 170.240.015.- kenyataan di lapangan tidak di masukan ke BUMDES tapi di peruntukan untuk membangun gedungnya tidak pernah masuk ke rekening BUMDES jelas salah besar, lagian gedung pembangunannya di duga nilainya tidak segitu menurut Narasumber, ada Mark up keuangan perlu di audit ulang.

Mengingat Undang-Undang desa No 6 tahun 2014 ada aturan PERMENDES PERMENDAGRI, pasal 110, 114 sudah jelas amanah ada di tangan rakyat.

Dugaan tindak pidana korupsi pembangunan infrastruktur di desa secara sistematis, pengunaan dana desa masyarakat di pedesaan belum mengerti sistim perencanaan pelaksanaan, pengunaan dana desa akibat kurangnya sosialisasi di desa, pengawasan dari Dinas terkait
Inspektorat, Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) juga camat selaku perpanjangan tangan dari bupati belum bisa di katakan maksimal kinerjanya sebagai tim verifikasi dana desa terkait dalam pengeloaan keuangan dana desa.

Dana desa termin pertama anggaran 20% tahun 2019 sudah terealisasi di desa Tunjung tirto, terlihat jelas di lokasi pembagunan infrastruktur tidak ada papan inpormasi untuk pelaksanaan pekerjaan di dusun juwet, Insvektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) harus tegas, agar setiap aggaran dana desa yang sudah di bagun di pasang prasasti pekerjaan apapun, agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran.

Mengingat undang-undang RI no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan inpormasi publik (KIP) inilah pertanyaan dan tanda tanya masyarakat dalam pekerjaan pemasangan pavingisasi di desaTunjung Tirto kecamatan Singosari kabupaten Malang masih melakukan pungutan berupa penarikan, modus iuran dan swadaya namun tidak tercantum di APBDES desa PP no 71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN.

Dengan adanya pungutan di dusun juwet RT 06 RW 02 desa Tunjung Tirto kecamatan singosari kabupaten malang telah terjadi pungutan yang tidak tercantum di dalam APBDES tahun 2019 terbukti lagi adanya iuran atau swadaya di lingkungan RT 02 sebesar Rp 550,000 RT 03 sebesar Rp 650,000 RT 05 sebesar Rp 1900.000 RT 06 sebesar Rp 1900,000 material sebesar Rp 18 520,000 tenaga kerja sebesar Rp 43.110,000 juga uang sumbangan dari masyarakat sebesar Rp 4.500,000 total keseluruhan sebesar Rp 71.130,000 di duga rekayasa data setelah pemberitaan di muat baru ada musyawarah di desa tersebut.

Padahal pelaksanaan pekerjaan pavingisasi sudah selesai baru musyawarah, Berdasar berita acara musyawarah tentang swadaya lingkungan untuk kegiatan pavingisasi di dusun juwet pada hari Selasa tanggal 16 Juli tahun 2019 di rumah bapak Duladi ketua RT 06 RW 02. pekerjaan pemasangan pavingisasi masih di gotong royongkan, padahal ada upah tertulis di APBDes. Apbdes tahun 2019 termin kesatu pencairan 20% di anggaran sebesar Rp 80.340,162 untuk pekerjaan pavingisasi di dusun juwet dari keterangan Nara sumber tidak ada bayaran untuk pekerja.

Maka dugaan setiap kegiatan ada Mark up Anggaran, Manipulasi LPJ, pers bhayangkara dan Devisi Investigasi Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang ( yaperma) dan Lembaga Pengawas Korupsi Jawa timur (LPK- JATIM) meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah hukum kabupaten malang segera di minta periksa dan kroscek surat permintaan pembayaran (SPP) dan buku rekening desa karena sudah jelas tertulis keluar masuk dana desa kemana dan untuk apa saja dananya digunakan di desa. (Tim)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terbaru

To Top