Liputan Lintas Nasional

APARAT PENEGAK HUKUM DI MINTA PERIKSA DANA DESA TUNJUNG TIRTO

MALANG – persbhayangkara.id JAWA TIMUR 19/07/2019

Ketua DPC Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat malang (YAPERMA) Endik winarko dan Devisi Investigasi YAPERMA R.sihombing bersama Lembaga pengawas Korupsi Jawa timur ( LPK -JATIM). Terkait temuan dugaan korupsi dana desa Tunjung Tirto kecamatan Singosari kabupaten Malang akan segera melaporkan, temuan penyalah gunaan anggaran dana desa Tunjung tirto hasil temuan di tahun 2017 – 2019.

Mengingat Undang-Undang desa No 6 tahun 2014 ada aturan PERMENDES PERMENDAGRI, pasal 110, 114 sudah jelas amanah ada di tangan rakyat.

Dugaan tindak pidana korupsi pembangunan infrastruktur di desa secara sistematis, pengunaan dana desa masyarakat di pedesaan belum mengerti sistim perencanaan pelaksanaan, pengunaan dana desa akibat kurangnya sosialisasi di desa-desa juga pengawasan dari Dinas terkait.

Inspektorat, Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) juga camat, belum bisa di katakan maksimal kinerjanya sebagai tim verifikasi dana desa terkait dalam pengeloaan keuangan dana desa.

Dana desa termin pertama anggaran 20% tahun 2019 sudah terealisasi di desa Tunjung tirto, terlihat jelas di lokasi pembagunan infrastruktur tidak ada papan inpormasi untuk pelaksanaan pekerjaan di dusun juwet, Insvektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) harus tegas agar setiap aggaran dana desa di pasang prasasti pekerjaan apapun, agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran.

Mengingat undang-undang RI no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan inpormasi publik (KIP) inilah pertanyaan dan tanda tanya masyarakat dalam pekerjaan pemasangan pavingisasi di desaTunjung Tirto kecamatan Singosari kabupaten Malang masih melakukan pungutan berupa penarikan, modus iuran dan swadaya namun tidak tercantum di APBDES desa PP no 71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN.

Dengan adanya pungutan di dusun juwet RT 06 RW 02 desa Tunjung Tirto kecamatan singosari kabupaten malang telah terjadi pungutan yang tidak tercantum di dalam APBDES tahun 2019 terbukti adanya iuran atau swadaya di lingkungan RT 02 sebesar Rp 550,000 RT 03 sebesar Rp 650,000 RT 05 sebesar Rp 1900.000 RT 06 sebesar Rp 1900,000 material sebesar Rp 18 520,000 tenaga kerja sebesar Rp 43.110,000 juga uang sumbangan dari masyarakat sebesar Rp 4.500,000 total keseluruhan sebesar Rp 71.130,000 berdasar berita acara musyawarah tentang swadaya lingkungan untuk kegiatan pavingisasi di dusun juwet pada hari Selasa tanggal 16 Juli tahun 2019 di rumah bapak Duladi ketua RT 06 RW 02.

Pemasangan pavingisasi masih di gotong royongkan, padahal di APBDES tahun 2019 termin kesatu pencairan 20% di anggaran sebesar Rp 80.340,162 untuk pekerjaan pavingisasi di dusun juwet dari keterangan Nara sumber tidak ada bayaran pada pekerja
Maka dugaan setiap kegiatan ada Mark up Anggaran, Manipulasi LPJ, tim Investigasi meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH)di wilayah hukum kabupaten malang segera di minta periksa dan kroscek surat permintaan pembayaran (SPP) dan buku rekening desa karena sudah jelas tertulis keluar masuk dana desa kemana dan untuk apa saja dananya digunakan di desa. (Rosi/tim)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terbaru

To Top