Liputan Lintas Nasional

APH DI MINTA PERIKSA INDIKASI DANA DESA TUNJUNG TIRTO

MALANG – persbhayangkara.id JAWA TIMUR 14/07/2019

Terkait dana desa dianggap dana kepala desa sehingga pengunaannya apa kata kepala desa, tidak ada tupoksi dari berbagai perangkat desa, kasi umum,kasi perencanaan, dan kasi – kasi yang lain.

Camat hal ini masih belum bisa di katakan melakukan pembinaan, pengawasan dana desa sesuai aturan.

Padahal di sini sudah jelas ada UU desa no 6 tahun 2014 ada aturan PERMENDAGRI, PERMENDES semua sudah jelas terkait aturan pengunaan dana desa.

Camat sebagai kepanjangan tangan dari bupati belum bisa di katakan melaksanakan tupoksinya sebagai camat.

Indikasi dalam hal ini yaitu camat telah melakukan pembiaran secara sistematis penyalahgunaan dana desa karena di lapangan masih 80% masyarakat di pedesaan tidak tahu selok beluk perencanaan pelaksanaan pengunaan dana desa.

Pencairan anggaran dana desa termin ke satu 20% tahun 2019 untuk infrastruktur pavingisasi warga dusun juwet desa Tunjung tirto kecamatan Singosari masih di pungut biaya untuk pembangunan jalan pavingisasi di desa tersebut.

Penarikan iuran perkepala keluarga sebesar Rp 55.000 di dua RT dan juga memakai kas RT sebesar Rp 1.500.000, untuk pekerjaan pemasangan pavingisasi juga di gotong royongkan, padahal sistim siskuides dan padat karya.

Pengakuan dari Nara sumber pekerjaan pavingisasi RT 06 RW 02 dusun juwet tidak di bayar, Padahal di APBDESA tertulis jelas ada upah sebesar Rp 19.320.000, bahan material sebesar Rp 60.215.762, alat kerja Rp 804.400, ketika tim pers bhayangkara bersama Devisi Investigasi Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA), setelah menelusuri indikasi penarikan iuran desa tersebut, tim langsung menuju ke kantor desa TUNJUNG TIRTO untuk koordinasi terkait indikasi pembangunan jalan pavingisasi di dusun tersebut, ketika tim Sampai di kantor desa dan bertemu dengan sekdes Tunjung Tirto langsung mengajak ke ruang kerjanya untuk klarifikasi terkait pembagunan pekerjaan pavingisasi yang sudah di laksanakan.

Setelah selesai klarifikasi dengan sekdes Tunjung Tirto jurnalis pers bhayangkara dan Devisi Investigasi YAPERMA beranjak langsung ke rumah kades tunjung Tirto untuk klarifikasi lanjutan.

Kontra dinas terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Inspektorat sangat longgar sehingga pelaksanaan dana desa sangat sensitif untuk di salah gunakan, oleh karena itu kepala desa secara penuh memegang keuangan desa.

Maka setiap kegiatan di duga ada Mark up Anggaran, Manipulasi LPJ sehingga di LPJ bisa jadi tanda tangan pribadi , juga stempel pembelian yang tidak sesuai dari toko.

APH perlu kroscek Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan buku rekening desa juga perlu di kroscek di situ jelas keluar masuk dana kemana saja dan untuk apa saja.(Rosi/tim)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terbaru

To Top